Keprionline.co.id, TANJUNGPINANG – Kejaksaan Negeri Gunungsitoli resmi menetapkan Rahmani Oktaviani Zandroto bersama empat orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Pratama Nias dengan nilai pagu Rp38 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022.
Penetapan tersangka tersebut didasarkan pada tiga alat bukti sah, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, serta dokumen resmi terkait proyek. Hal ini disampaikan dalam sidang praperadilan yang dipimpin Hakim Ketua Jokowidodo pada Selasa (5/5/2026).
Dalam persidangan hari kedua, jaksa dari Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Daniel Raja Philis Hutagalung dan Yuanda Winaldi, memaparkan dasar hukum penetapan sekaligus penahanan para tersangka. Disebutkan, penyidik telah memeriksa 13 saksi, menghadirkan ahli konstruksi dari Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, serta mengamankan sejumlah dokumen penting.
Dokumen yang disita antara lain laporan hasil investigasi lapangan, surat keputusan pengangkatan Rahmani sebagai pengguna anggaran, kontrak proyek, serta berita acara serah terima. Seluruh penyitaan dilakukan secara sah dengan izin dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
“Terkait kerugian negara yang dipersoalkan oleh pemohon, hal itu merupakan bagian dari pokok perkara dan akan dibuktikan dalam persidangan, sehingga tidak relevan dalam praperadilan,” ujar Daniel.
Selain itu, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di kediaman Rahmani pada 19 Februari 2026 dengan mengantongi izin resmi dari Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.
Penggeledahan tersebut disaksikan oleh perangkat desa setempat dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani semua pihak.
Kejaksaan menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan, mulai dari penetapan tersangka hingga penggeledahan dan penyitaan, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam KUHAP.
Pihak Kejari Gunungsitoli juga menilai permohonan praperadilan yang diajukan tidak berdasar karena menyentuh substansi perkara, bukan aspek formil. Oleh karena itu, mereka meminta agar permohonan tersebut ditolak.
Sementara itu, proses hukum terhadap kasus dugaan korupsi pembangunan RS Pratama Nias tetap berlanjut sesuai prosedur. (Jantua)
