KEPRIONLINE.CO.ID,NASIONAL – Polda Metro Jaya menolak kasus Najwa Shihab yang dilaporkan Relawan Jokowi Bersatu. Polisi mengarahkan pelapor untuk ke Dewan Pers karena kasus yang diadukan terkait produk jurnalistik.
Pelaporan atas Najwa Shihab dilakukan oleh Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, Silvia Devi Soembarto, Selasa (6/10/20).
Nana, panggilan akrab Najwa Shihab dipolisikan terkait aksi wawancara monolog kursi kosong Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto pada 28 September 2020 dalam program Mata Najwa. Silvia merasa tersinggung karena menganggap Terawan sebagai representasi dari Presiden Joko Widodo.
Penolakan polisi terhadap laporan kasus itu disampaikan langsung oleh Silvia saat mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, kemarin. Ia menyebutkan, Penyidik mengarahkan mereka ke Dewan Pers untuk meminta rekomendasi dan referensi dari lembaga tersebut.
Nantinya, Dewan Pers akan menindaklanjuti laporan itu sesuai dengan UU Pers yang berlaku.“Jadi pasal mana saja yang dilanggar, kode etik mana yang dilanggar, gitu,” kata Silvia.
“Jadi tadi diarahkan oleh polisi ke Dewan Pers, karena kasus ini ada hukum yang berlaku di luar hukum perdata dan pidana,” sambungnya.
Silvia khawatir, jika ada pembiaran, wartawan lain akan berlaku sama melakukan wawancara kosong kepada narasumber dan itu memberikan preseden buruk pada wartawan sendiri.
Perihal alat bukti, Silvia mengatakan pihaknya mempersiapkan video YouTube tayangan wawancara kursi kosong yang dilakukan Najwa Shihab beserta beberapa hal lainnya.
Apa respon Dewan Pers?
Alih-alih mendapat dukungan, Dewan Pers malah menilai pihak yang melaporkan kasus Najwa Shihab ini kurang kerjaan.
Anggota Dewan Pers Ahmad Jauhar mengatakan, acara Mata Najwa yang mewawancarai kursi kosong saat narasumber tidak hadir, tidak melanggar kode etik jurnalistik.
“Dewan Pers melihat fenomena Nana (Najwa) mewawancarai kursi kosong ya bagian dari kreativitas untuk menarik perhatian audiens. Nothing more,” kata Jauhar, Selasa (6/10/20). Ia mengatakan, dalam pandangannya, apa yang dilakukan Najwa tidak melanggar kode etik jurnalistik (KEJ).“Saya rasa tidak ada Pasal dari KEJ yang dilanggar Nana,” ujarnya.
Menurut dia, seharusnya Relawan Jokowi sebagai pelapor berdiskusi terlebih dahulu dengan Dewan Pers sebelum melakukan pelaporan kepada kepolisian. Apalagi yang dilaporkan ujarnya, berkaitan dengan konten jurnalistik.
“Ini kan urusannya berkaitan dengan konten jurnalisme, yang seyogianya lah untuk diselesaikan di Dewan Pers. Kalau dibawa ke Polisi, terkesan mengkriminalisasi. Kan ada UU Pers No. 40/1999,” ujar Jauhar.
“Yang ngelaporin itu kurang kerjaan. Masa, sindiran terhadap tokoh publik dikriminalkan,” sambungnya. ( SUMBER TEMPO ) .
