Keprionline.co.id, Nasional – Sebagai lembaga keagamaan yang mewadahi beragama keutamaan di Tanah Papua sejak Tahun 2002, gereja-gereja di Papua membentuk lembaga bersama atau ekumenis, yaitu Persekutuan Gereja-gereja di Tanah Papua (PGGP) setelah beberapa tahun melakukan pelayanan bersama dalam menanggapi masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
Sekarang forum ini beranggotakan 58 denominasi gereja-gereja Papua yang bergabung dalam lima aras besar, yaitu Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) wilayah Papua, Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili di Indonesia (PGLII) Provinsi Papua, Gereja Katolik (lima Keuskupan), Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta di Indonesia (PGPI) Provinsi Papua dan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) Provinsi Papua. Semua anggota denominasi gereja tersebut tersebar di seluruh Tanah Papua, dari daerah pantai sampai ke pegunungan.
PGGP mengembangkan forum komunikasi, konsultasi dan dialog antar para pemimpin Gereja di Tanah Papua.
Forum ini membimbing jemaat untuk mewujudkan persaudaraan sejati dan hidup rukun dengan semua warga masyarakat sebagai wujud konkret kesaksian kristiani. Forum ini juga memberikan pikiran yang aktif, konstruktif dan kritis untuk para pemimpin lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan serta lembaga adat.
Forum ini juga terus mendoakan, mendukung dan mengupayakan eksistensi pembangunan yang holistik dengan memberikan penguatan dan bersinergi dengan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan percepatan pembangunan di Tanah Papua yang maju, adil dan sejahtera.
Pemerintah Pusat dalam hal menunjuk Penjabat Gubernur Papua, hendaknya memperhatikan kearifan lokal dan memberdayakan orang asli Papua (OAP) dari suku Tabi atau Saireri yang memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi wilayah dan kultur masyarakat di Papua;
“Bahwa figur Pj Gubernur Papua dalam perspektif gereja adalah figur yang takut Tuhan, berkompeten, berkualitas, jujur dan memiliki kepemimpinan yang dapat merangkul semua komponen masyarakat,” ucap Ketua Umum PGGP, Pdt. Hiskia Rollo pada Jumat, 25 Agustus 2023.
Adapun penilaian yang mereka berikan yakni secara objektif dari kelembagaan terhadap seorang Pj Gubernur Papua adalah
harus seorang figur Pj Gubernur Papua yang ditunjuk adalah OAP yang berlatarbelakang Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Seorang Pj Gubernur Papua yang ditunjuk nantinya adalah figur yang benar-benar memiliki leadership dan memahami pemerintahan dan kemasyarakatan juga memiliki prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Selain itu, Pendeta Rollo menegaskan seorang Pj Gubernur Papua haruslah seorang figur pemimpin yang kredibel, arif dan bijaksana, memiliki loyalitas, integritas, kapabilitas, pemimpin yang moderat dan jiwa toleransi yang tinggi serta dapat mempersatukan masyarakat Indonesia yang heterogen di Provinsi Papua.
“Seorang Pj Gubernur Papua bukan hanya sebagai administrator di belakang meja namun memiliki kemampuan turun lapangan untuk memantau hasil pembangunan dan perkembangan masyarakat dan memiliki sikap mental dan spiritual yang tinggi dan sebagai publik figur yang patut dicontoh oleh semua golongan menuju integritas yang kokoh di dalam masyarakat,” tuturnya.
Ia menambahkan, seorang Pj Gubernur Papua harus mampu memiliki hubungan kerja sama yang sangat baik dengan semua pimpinan gereja di Tanah Papua, para pimpinan agama, FKUB provinsi dan kabupaten/kota serta Pemerintah Daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Masa jabatan PJ Gubernur Papua memang hanya akan singkat sekali. Namun posisinya sangat vital. Mungkin dalam memilih dan menetapkan PJ Gubernur Papua ada beberapa yang perlu dipertimbangkan.
Selain kesetiaan kepada NKRI yang tak boleh disangsikan, pengalaman dan rekam jejak yang mumpuni dari calon juga dibutuhkan figur yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan semua pihak, transparan dan anti-korupsi serta mengharus-utamakan hak asasi manusia.
Figur PJ Gubernur Papua semestinya adalah orang yang memiliki jejaring luas; mampu berdialog dengan masyarakat, kelompok adat, kelompok agama, dan juga dengan jajaran TNI dan Polri. Di luar itu figur yang nanti dipilih harus memiliki banyak inovasi utuk memajukan Papua, termasuk mengantar masyarakat Papua melakukan transformasi digital di wilayah Papua.
“Seorang Pj Gubernur Papua harus memiliki kinerja yang baik dan komitmen tinggi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih,” ungkapnya
