KEPRIONLINE.CO.ID,BATAM- Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama DPRD Batam menyepakati rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan daerah menjadi peraturan Daerah (Perda).
Keputusan ini diambil dalam Paripurna laporan pansus ranperda tersebut diruang rapat utama DPRD batam, Kamis (04/02/2021) siang. Sidang dipimpin wakil ketua DPRD Batam Ruslan Ali Wasyim yang juga dihindari wakil ketua kota batam Muhammad Rudi.
Selanjutnya terhadap Ranperda disepakati (menjadi perda) akan disampaikan ke gubenur guna meminta nomor regstrasi ” Ucap Rudi dalam pidatonya.
Rudi menyampaikan dalam proses pembahasan antara pansus DPRD dan pemko batam berkembang dinamika terhadap pengayaan menteri, Subtansi dan isai dari ran perda tersebut yang menghasilkan beberapa rumusan, masukan dan saran penting. antara lain penyesuaian nomen klatur Dinas Pemadam kebakaran.
BP2RD menjadi badan pendapatan Daerah (Bapenda) merujuk pada pasal 9 ayat 2 Permendagri nomor 5 tahun 2017. Selanjutnya Dinas Pemadam Kebakaran menjadi dinas pemadam Kebakaran dan penyelamatan merujuk pada pasal 3 ayat 2 Permendngi Nomor 16 tahun 2020.
“Dengan demikian maka dilakukan penyesuaian nomenklatur terhadap dua organisasi perangkat daerah (OPD ) ini untuk dirumuskan masuk dalam perubahan perda No 10 tahun 2016,” ucap Rudi.
Sementara terkait rancangan badan kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) menjadi instansi Vertikat, wakil ketua pansus nina Mellani memaparkan, dengan terbitnya permendagri no 11 thun 2019 status kesbangpol tetap sebangai perangkat daerah dan tidak menjadi intansi Vertikal.
Nina menambahkan, hal lain yang ditambahkan dalam materi renperda ini selain perubahan nomenklatur dan tugas pokok dan fungsi dari BP2RD menjadi Bapenda dan perubahan nomenklatur dan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Hal ini senada dengan yang disampaikan Wali Kota Batam Muhammad Rudi.
“Hal lain yakni, perubahan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, perubahan tugas pokok dan fungsi inspektorat dan perubahan tugas pokok dan fungsi RSUD,” ucap dia.
Ia memaparkan, Kesbangpol, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Bapenda secara kelembagaan perlu dituangkan dan menjadi materi dan substansi perubahan perda nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
Disebutkan, Kesbangpol memiliki tipologi kelembagaan tipe A, dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang Badan Kesbangpol adalahPpermendagri nomor 11 tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
Selanjutnya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang memiliki tipologi kelembagaan tipe B. Dengan adanya Permendagri nomor 16 tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Damkar provinsi dan kabupaten/kota maka menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan kebakaran dan penanggulangan bencana.
Sedangkan, Bapenda melalui Permendagri nomor 5 tahun 2017 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi penunjang
penyelenggaraan urusan pemerintahan, merupakan badan dengan tipologi kelembagaan tipe A dan memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
“Untuk beberapa perangkat daerah seperti Sekretariat DPRD, inspektorat dan RSUD, perubahan yang dilakukan tidak dimasukan ke dalam materi perubahan Perda Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, dikarenakan perubahan yang terjadi adalah pada aspek tugas dan fungsi, bukan kelembagaan, sehingga cukup melalui peraturan kepala daerah,” paparnya. ( Sumber Mediacenter)
