Keprionline.co.id, Tanjungpinang – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cindai Kota Tanjungpinang meminta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri untuk turun kelapangan melakukan evaluasi penyaluran Bahan Bakar Minyak ( BBM ) subsidi untuk nelayan.
“Ada beberapa kejanggakan menurut kamu terkait dengan penyaluran BBM subsidi untuk nelayan, dimana disaat cuaca ekstrim atau kondisi cuaca tidak mendukung untuk pergi kelaut mencari ikan, tetapi rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi Kepri kepada nelayan tidak pernah berkurang, ujar Ketua LSM Cindai Kota Tanjungpinang, Samiun.
Minimnya pengawasan dari DKP Pemrov Kepri akan membuka ruang kepada para oknum-oknum tertentu untuk menyelewwengkan BBM Subsidi ini sehingga nelayan kita sangat dirugikan, ujar Samiun.
Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikana, Pemrov Kepri, Dr. Said Sudrajad, S.Sos., M.Si mengatakan, kita terus melakukan pengawasan penditribusian BBM Subsidi bagi nelayan, selain itu kita selalu melakukan evaluasi jumlah pendataan nelayan supaya penyaluran BBM subsidi tadi tepat sasaran, ujar Said .
Untuk jumlah nelayan di Provinsi kepri sekitar 194 ribu orang dan armada penangkapan di Kepri sebanyak 62 ribuan, dan yang berhak mendapatkan olar subsidi sekiar 35 ribuan dan ini dikhusukan untuk nelayan dengan armada GT 1-10 GT, ujar Said.
Sementara untuk kouta BBM Subsidi sekitar mencapai 120.244 kilo liter. Sementara realisasi kuota sesuai SK. BPH Migas No. 32 Tahun 2022 untuk Kepulauan Riau sebesar 126.556 kilo liter. Kuota tersebut mencakup kuota semua sektor yang meliputi rumah tangga, pertanian, sektor perikanan, dan transportasi, ujar Said kepada media, Selasa ( 11/02/2025). ( Sapparudin / Red ).
