
KEPRIONLINE,CO,ID,BATAM – Membangkitkan kembali iklim investasi di Batam, ditambah membangun Bintan dan Karimun bukanlah pekerjaan mudah. Gubernur Kepri tidak bisa berpikir dan bertindak biasa-biasa saja. Ansar Ahmad dikenal sebagai sosok yang cerdas dan cerdik dalam berpolitik. Pandangannya juga cukup progresif itu bisa dilihat dari beberapa pernyataan yang disampaikan di depan public. Tapi Ansar menghadapi situasi ekonomi yang sangat buruk. Pertumbuhan ekonomi Kepri pernah nyungsep hingga 2,14 persen tahun 2017. Meski belakangan mulai membaik, angkanya baru berkisar 4-5 persen. Masih jauh dari ideal sebagai daerah yang memiliki fasilitas sebagai kawasan free trade zone.
Ansar hanya punya waktu 3,6 tahun untuk membuktikan diri mampu memimpin Kepri dengan menunjukkan satu dua prestasi yang menonjol. Waktu 3,6 tahun itu sangat singkat. Efektifnya paling 2,5 tahun. Setahun terakhir pasti sudah disibukkan dengan tahun politik 2024. Lawan politik yang akan memperebutkan kursi gubernur dari Ansar pun sudah pasang bendera perang. Dia adalah Walikota Batam, Muhammad Rudi. Dia sudah 2 periode mimpin Batam jadi mesti naik kelas, juga ketua partai Nasdem Provinsi Kepri. Kendaraan sudah hampir pasti di tangan. Golkar – Nasdem sudah hampir pasti cerai.
Di luar itu ada PDI Perjuangan yang mungkin akan menampilkan sosok baru, yang mungkin belum diduga publik. Ada indikasi mantan gubernur Isdianto juga bakal turun gelanggang lagi. Partai Demokrat kehilangan Apri Sudjadi yang dipecat gara-gara ikut KLB di Medan. Diapun dalam bayang-bayang cengkeraman KPK yang seolah terus mengincarnya harus masuk. PKS dan Gerindra mungkin akan menampilkan sosok yang sama dengan 2020, tapi bisa juga sosok baru, atau sekedar jadi penggembira.
Sepekan ini public Kepri juga disuguhi tontonan politik yang tidak enak saat situasi ditubuhkan konsentrasi untuk melakukan banyak pembenahan pemerintahan dan pembangunan. Gubernur dan Wakil Gubernur yang belum seumur jagung itu santer dikabarkan pecah kongsi. Ansar – Marlin jalan masing-masing. Ansar kok dilawan?
Kita bisa mereview era 2006 -2016 ketika Ansar Ahmad memimpin Kabupaten Bintan. Periode 2006-2011 Ansar didampingi Mastur Taher PKS. Kabarnya hanya 2 bulan saja kemesraan terjalin di antara mereka. Setelah itu jalan masing-masing. Masturpun mencoba melawan Ansar, namun tak berdaya. Ansar berpasangan Dalmasri menang telak. Kabarnya hubungan mereka juga tidak sampai seumur jagung dalam kebersamaan. Tapi Dalmasri orangnya tidak ambil pusing. Dia terima apa adanya karena memang hanya wakil. Ansar pun sempat beberapa kali keserempet kasus besar yang ditangani KPK maupun kejaksaan, namun berhasil lolos (panjang ni kalau diuraikan).
Catatan sejarah itu menggambarkan bagaimana gaya Ansar memimpin selama ini. Jalan sendiri dengan percaya diri. Jadi kalau sekarang wakil gubernur Marlin Agustina ditinggalin. Ya kembali saja dilihat apa tugas dan fungsi jabatan wakil gubernur sebagaimana diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah. Soal janji atau kontrak politik itu kan kamuflase. Mereka bisa mengingkari dengan gampang. Ansar punya waktu 3,6 tahun untuk membangun citra yang positif, terutama di Batam dan Karimun. Untuk daerah lain, dia memiliki kekuatan politik yang besar. Sulit bagi sosok lain untuk menggesernya.
Yang bakal menarik kalau dalam 3,6 tahun ini terjadi ‘perang dingin’ masing-masing pihak mencoba saling jegal. Bagaimana lawan bisa terjerembab dalam kubangan masalah hukum sebelum 2024. Masing-masing pihak punya ‘penyakit’ yang mungkin kuat-kuatan lobi dan pergerakan. Mesra depan public karena itu untuk menjaga citra pemerintahan, tapi di belakang mereka bisa saling menjatuhkan. Siapa yang punya kekuatan ‘ekstra’ nan ‘ghaib’ mungkin itulah pemenangnya.
Masalahnya kalau mereka saling serang dalam perang politik, kapan mereka akan memikirkan rakyatnya? Situasi yang sudah terbangun saat ini ibarat api dalam sekam. Dituruti, hati terbakar dan tak dituruti, wajah dilempar api. Simalakama toh. Terlanjur basah, bagusnya sih jebur sekalian. Mudah-mudahan saja dalam perjalanan menyeberangi lautan politik yang penuh gelombang itu tidak ada ikan hiu atau buaya yang menerkam. Siap-siap juga ketika badai tiba-tiba datang tak terduga.
Melihat perjalanan politik Ansar selama ini, sepertinya dia bisa melewati semua tantangan itu. Meski situasi yang dihadapi berbeda dengan era 2006-2016. Badai yang selama ini terpendam bisa saja meledak kembali.
Selain menghadapi situasi internal dan eksternal, Ansar juga harus melakukan perbaikan banyak hal dalam pemerintahannya. ABPD yang masih kecil. Kebutuhan yang sangat besar. Dia harus bisa melakukan efisiensi banyak pos anggaran. Okelah. Ansar bisa mengabaikan keberadaan Marlin. Tapi internal pemerintahannya juga perlu banyak pembenahan. Ansar harus bisa memilih pejabat yang produktif dan segera ‘memarkir’ pejabat yang bisanya ABS – asal bapak senang.
Ansar juga bisa mengevaluasi kembali keberadaan tim staf khusus yang pasti membebani anggaran. Dalam nomenkelatur anggaran, tidak ditemukan pos anggaran untuk honor maupun operasional staf khusus tersebut. Di mana diambilkan untuk kebutuhan tersebut? Nampaknya hanya gubernur dan tim terdekatnya lah yang tahu. Pertanyaannya efektifkah tugas dan keberadaan mereka selama ini. apakah memang dibutuhkan? Sementara gubernur secara struktur pemerintahan sudah disediakan beberapa staf ahli berasal dari ASN dengan eselon 2. Mereka rata-rata berpendidikan pasca sarjana. Kalau Ansar berani ninggalin Marlin hanya hitungan bulan, masak sih gak berani membubarkan staf khusus yang kontribusinya dipertanyakan selama ini?
Di luar itu, Ansar harus mampu menemukan formulasi bagaimana membangkitkan ekonomi masyarakat yang terpuruk, dan makin terpuruk dalam pandemic covid19. Dia harus mampu membantu recovery economy dan hidup masyarakat. Ansar mesti tahu potensi-potensi yang bisa dikembangkan untuk kebangkitan ekonomi tersebut. Salah satunya banyak mendengar dan mencari informasi sampai ke sudut-sudut kota atau pinggiran pulau. Segera tindaklanjuti secara nyata untuk itu. Kuncinya, Ansar mesti punya tim yang juga harus berpikir untuk melompat sepertinya, bahkan lebih.
Jika Ansar ingin melakukan lompatan maka dia harus mendapatkan pendamping dan pembantu yang juga mampu berpikir dan bertindak cepat dan tepat. Dia memerlukan pejabat-pejabat yang berani melakukan terobosan kebijakan untuk merai prestasi di bidang masing-masing. Ansar pasti sudah tahu persis bagaimana potensi daerah masing-masing yang perlu dikembangkan.
Yang terpenting dan mendesak adalah bagaimana pendapatan daerah dapat ditingkatkan secara signifikan dalam setahun dua tahun ke depan. Segera lakukan evaluasi OPD-OPD yang berkaitan langsung dengan pendapatan daerah. Evaluasi seluruh personel yang ada di dalamnya. Jika ada yang tidak produktif maka segera diganti. Kepri butuh lompatan, bukan retorika. Cerita saja banyak tapi tidak bergerak-gerak dan tidak ada peningkatan signifikan.
Tugas berat menanti Ansar. Yakni implementasi dari adanya PP 41 Tahun 2021. Dimana paling lama 6 bulan diamanatkan untuk membentuk Dewan Kawasan Batam, Bintan dan Karimun, sekaligus BP Kawasan Batam, Bintan dan Karimun. Waktu tinggal 3 bulan untuk mewujudkan itu, sementara masih ada beberapa persoalan mengganjal dalam BP Batam, Bintan maupun Karimun. Sebelum itu, Ansar dan tim khususnya mesti benar-benar memahami isi PP tersebut supaya tidak salah ambil kebijakan. Gebrakan itu ditunggu banyak pihak..! (Oki)






