KEPRIONLINE.CO.ID,NASIONAL TOBASA – Bupati Ir Darwin Siagian memberhentikan 7 Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemkab Toba Samosir, sedangkan 2 lainnya mendapat sanksi disiplin berat. Hal itu diungkapkan Sekdakab Tobasa Drs Audi Murphy O Sitorus SH MSi, didampingi Inspektur Walden Hutahaean, Kadis Kominfo Lalo Simanjuntak dan Sekretaris BKD Asmar Silaban kepada Wartawan di Ruang Penatapan Rumah Dinas Bupati, Sabtu, (11/1/2020).
“Sanksi tersebut akibat ketidakdisiplinan para ASN atas ketidakhadiran lebih dari 46 hari setahun. Jadi, kalau ada yang mengatakan pemberhentian ini dikaitkan dengan situasi politik di Tobasa, saya sampaikan tidak ada hubungannya, itu murni penegakan disiplin terhadap ASN di Tobasa,” tegas Murphy. Dijelaskannya, pemberhentian tersebut sesuai PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN, pasal 7 angka 4 huruf D, dimana ketentuan tidak hadir 46 hari dalam setahun dikenakan hukuman berat yang terdiri dari 5 tingkatan. “Jika yang bersangkutan keberatan dengan sanksi tersebut, dapat mengajukan keberatan melalui tingkat banding administratif ke BKN.
Kalau yang kami buat ini dirasa tidak adil, silahkan banding ke Bapek bahkan PTUN. Apapun keputusan pemerintah yang lebih tinggi ataupun pengadilan kepada Pemkab Tobasa akan dipenuhi. Kita adalah orang yang taat hukum di negara ini,” jelasnya. Murphy pun mengimbau agar ASN di jajaran Pemkab Toba Samosir bisa bekerja lebih baik.
“Kita tidak menginginkan hukuman ini dikenakan kepada rekan-rekan ASN, namun karena ini tuntutan peraturan, terpaksa dilakukan. Rekan ASN yang lain, agar mengambil hikmah dari keadaan ini dengan meningkatkan disiplin dan kinerja,” katanya.
Sanksi penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun dijatuhkan kepada Kennedy Adriana Manahan Panjaitan, Bagian TU di SMP Negeri 1 Laguboti diturunkan dari Penata Muda (III/a) menjadi Pengatur Tingkat I (II/d). “Yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran ketentuan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 angka 8, PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, yakni menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya,” jelas Murphy.
Sementara itu, Kepala UPT Puskesmas Borbor, Marihot Pardosi SKM, dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan karena yang bersangkutan pada tanggal 7 Oktober 2019 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, seusai Keputusan Bupati Tobasa tentang Pembebasan dari Jabatan Tenaga Kesehatan yang diberi tugas tambahan.
Adapun 7 ASN yang dihukum dengan dengan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri yaitu: 1. Lasidi, Pengatur (II/c) –Kelurahan Sangkar Nihuta–tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 102 hari kerja, sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai 31 Mei 2019. 2. Nalom Sianipar SPd (III/d)–Dinas Kominfo–tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 61 hari kerja sejak 2 Februari 2019 sampai dengan 29 Maret 2019. 3. Nurfrida Mawati Sianipar (III/b)–UPT Puskesmas Lumban Lobu–tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 69 hari kerja mulai 2 Februari 2019 sampai dengan 29 Juni 2019. 4. Frans Viktor Pardosi–Bappeda 5. Marintan Mona Sisca Lumban Tobing (II/d)–Sekretariat DPRD–tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 53 hari kerja mulai 1 Oktober 2019 sampai dengan 27 Desember 2019. 6. Dumaria Y Simamora SST–UPT Laguboti–tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 141 hari kerja, sejak 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019. 7. dr Tota Manurung (III/c)–UPT Puskesmas Borbor, tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 126 hari kerja sejak 2 Januari 2019 sampai dengan 30 Oktober 2019. ( SUMBER METRO24JAM ).
