KEPRIONLINE.CO.ID,BATAM-Pengumuman bagi warga Batam yang ingin mengisi kendaraannya dengan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium atau bensin. Ke depan, beli premium harus pakai kartu kendali.
Pemberlakukan kartu kendali untuk masyarakat yang ingin membeli bensin di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) bakal diterapkan oleh Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dsiperindag).
“Kita akan berlakukan penggunaan kartu kendali untuk setiap pembelian premium. Ini kita lakukan dalam rangka mengontrol konsumsi Premium di masyarakat,” ujar Kepala Disperindag Kota Batam, Gustian Riau kepada wartawan di Batam Centre, baru-baru ini.
“Mungkin aktif mulai Februari nanti karena sekarang sedang dalam masa pengurusan,” kata dia.
Gustian mengatakan, pemberlakuan kartu kendalai untuk pembelian premium di SPBU diterapkan pemerintah lantaran banyaknya keluhan dari masyarakat tentang kelangkaan premium.
Hampir di semua SPBU di Batam, seringkali premium kosong. Kalaupun ada, maka akan langsung menimbulkan antrean panjang kendaraan, baik itu roda empat maupun roda dua.
Dalam waktu sekejap, premium akan habis dan kembali kosong untuk waktu yang tak bisa dipastikan. Sejak beberapa bulan terakhir, pengisian bensin untuk kendaraan roda empat di SPBU juga sudah dibatasi hanya boleh Rp100 ribu per kendaraan/mobil.
Menurut Gustian, penerapan kartu kendali untuk pembelian BBM di SPBU bukan hal baru bagi Pemko Batam. Pada awal 2020, pihaknya sudah lebih dahulu menerapkan pemakaian kartu kendali untuk pembelian BBM jenis bio solar.
Gustian Riau mengatakan, selain penggunaan kartu kendali untuk menekan antrean kendaraan dan kelangkaan premium, pihaknya juga sudah mewajibkan semua SPBU di Batam untuk menjual premium. Namun, ia memastikan tidak semua kendaraan bisa mengisi bensin di SPBU.
Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria kendaraan yang bisa membeli premium. Warga Batam perlu mengetahui persyaratan ini.
Gustian menyebutkan, kewajiban menyediakan premium di semua SPBU di Batam sudah disepakati dalam pertemuan antara Pertamina, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam, Hiswana Migas, dan pihak SPBU, Selasa (29/12/20) lalu.
Dalam pertemuan itu juga disepakati, kalau ada pemilik atau pengelola SPBU yang tidak menjual BBM jenis bensin, maka akan mendapat sanksi tegas.
“Itu pasti (sanksi tegas). Karena ini sifatnya wajib, jadi harus dilaksanakan,” kata dia.
Menurut Gustian, sanksi tegas itu mulai dari teguran hingga pencabutan izin operasional. Jika tidak menjalankan kesepakatan bersama tersebut, lanjut dia, sama saja SPBU melawan pemerintah.
“Ini kan untuk kebutuhan masyarakat, jadi ya harus dijalankan. Jangan ada lagi SPBU di Batam ini yang tidak menyediakan premium,” katanya.
Gustian Riau mengatakan, ada beberapa syarat untuk pemilik kendaraan agar bisa mengisi premium di SPBU. Di antaranya dilihat dari jenis dan tahun kendaraan. Selain itu, juga akan dilihat keaktifan pajak kendaraan.
Pemerintah juga akan membedakan kuota pengisian antara kendaraan (angkutan) umum dan mobil pribadi. Untuk kendaraan umum, kuotanya bakal lebih banyak.
“Kendaraan umum rutenya lebih panjang. Jadi biar mereka tidak bolak-balik isi ke SPBU, kuota pengisian premium akan lebih banyak dibanding mobil pribadi,” ujar Gustian.
Sedangkan untuk sepeda motor, pemerintah akan membaginya dalam dua kategori, yakni motor dengan tanki atau penyimpanan BBM yang besar dengan yang kecil.
“Akan ada pengecualian kuota untuk jenis-jenis sepeda motor dengan tanki besar. Selama ini, banyak pelangsir yang menggunakan motor dengan tanki besar, jadi nanti akan dibatasi. Ini untuk mencegah pelangsir premium,” pungkasnya. (Sumber Barakata.id)
