Keprionline.co.id, TANJUNGPINANG – Sidang praperadilan Kepala Dinas Kesehatan Nias, Rahmani Oktaviani Zandroto, kembali memanas. Dalam persidangan hari ketiga di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (6/5/2026), tim kuasa hukum Rahmani secara tegas menyebut penetapan kliennya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Gunungsitoli cacat prosedur dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Di hadapan majelis hakim, kuasa hukum Rahmani bergantian membacakan tanggapan atas jawaban pihak Kejari Gunungsitoli yang disampaikan sehari sebelumnya. Salah satu poin yang disorot yakni tudingan kejaksaan yang menilai pihak Rahmani mempermainkan proses hukum karena sempat mencabut gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebelum kembali mengajukannya di Pengadilan Negeri Medan.
Kuasa hukum Rahmani, Yulius Laoli, membantah keras tuduhan tersebut. Menurutnya, pencabutan dan pengajuan kembali permohonan praperadilan merupakan hak hukum yang dijamin undang-undang.
“Pencabutan permohonan adalah hak yang sah menurut undang-undang, dan pengajuan kembali gugatan juga diperbolehkan secara undang-undang,” tegas Yulius Laoli dalam persidangan.
Ia menilai pernyataan Kejari Gunungsitoli yang menyebut pihaknya mempermainkan hukum hanya sebatas opini menyesatkan dan tidak mencerminkan profesionalisme aparat penegak hukum.
Tak hanya itu, kubu Rahmani juga menyerang dasar penetapan tersangka yang disebut mengacu pada tiga alat bukti, termasuk keterangan ahli Irwan Suranta Sembiring yang dihadirkan pada 2 Maret 2026 terkait dugaan kerugian negara.
Menurut kuasa hukum, pendapat ahli tersebut tidak dapat dijadikan dasar menetapkan adanya kerugian negara yang nyata atau actual loss. Mereka menilai keterangan itu bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang menegaskan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang berwenang menetapkan kerugian negara secara riil.
Selain itu, tim kuasa hukum juga mengutip Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan kerugian negara harus benar-benar nyata, bukan sekadar potensi.
“Hingga hari ini Kejari Gunungsitoli tidak mampu membuktikan berapa nilai kerugian negara. Karena itu, keterangan ahli yang dijadikan dasar penetapan tersangka tidak sah dan tidak mengikat,” ujar kuasa hukum Rahmani.
Sidang praperadilan ini menjadi sorotan publik karena menyangkut proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama Nias yang sebelumnya menyeret sejumlah pihak dalam dugaan tindak pidana korupsi. (Jantua)
