KERPRIONLINE.CO.ID,KARIMUN – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Karimun,Bakti Lubis mengakui tidak setuju jika pemerintah daerah melakukan pemotongan honor pegawai kontrak sekitar Rp 200.000 per orang, Jika pemotongan ini dilakukan oleh pemerintah bagi saya ini tidak manusiawi,kata Bakti Lubis kepada media di salah satu rumah makan di Javling beberapa waktu yang lalu.
Sebenarnya pemotongan honor pegawai kontrak masih isu dan belum tentu benar,tetapi saya selaku Wakil Ketua DPRD Karimun langsung angkat bicara terkait dengan hal ini supaya pemerintah daerah melalui Tim Penyusunan Anggaran Daerah (TPAD) jangan mencoba melakukan pemotongan ini hanya untuk rasionalisasi anggaran di APBD Perubahan Karimun 2019.
Solusi dari TPAD ini bagi saya tidak masuk akal karena masih ada solusi lain yang dilakukan untuk merasionalisasi anggaran di APBD Perubahan Karimun 2019 salah satunya
memangkas kegiatan anggaran yang bukan anggaran pokok di usulan perubahan anggaran itu,Jadi intinya pemotongan honor pegawai kontrak ini saya tidak bukan solusi yang tepat dan saya tidak menyetujuinya,kata Bakti Lubis. ( KEPRIONLINE KARIMUN / JANTUA DOLOK 1000 ) .
