KARIMUN – Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Karimun, Sabtu (20/6/2026), untuk meninjau perkembangan sektor industri dan investasi di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Karimun.
Kunjungan tersebut dilakukan bersama Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batu Bara, Herry Permana, sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat melihat secara langsung perkembangan aktivitas industri serta potensi investasi di kawasan strategis yang berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka.
Rombongan pemerintah pusat didampingi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Luki Zaiman Prawira. Turut hadir Tim Pengendalian Pencapaian Target Pembangunan Provinsi Kepri, Nurdin Basirun, Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Kepri Budiman, serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, Sodikin.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan BP Batam bersama jajaran pimpinan dan anggota BP Karimun memaparkan kondisi terkini investasi serta perkembangan kawasan industri yang menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah.
Bupati Karimun, Iskandarsyah, menyambut baik kunjungan kerja tersebut dan mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap perkembangan Kabupaten Karimun. Menurutnya, kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya tarik investasi di wilayah tersebut.
“Besar harapan kami agar melalui kunjungan ini, pemerintah pusat dapat semakin memberikan dukungan nyata dalam memperkuat posisi Kabupaten Karimun sebagai kawasan industri dan perdagangan yang strategis. Letak geografis Karimun yang berada di Selat Malaka merupakan keunggulan kompetitif yang harus terus dioptimalkan untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing daerah,” ujar Iskandarsyah.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan BP Karimun agar mampu menjalankan fungsi pengelolaan kawasan secara lebih optimal. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk mempercepat proses investasi, meningkatkan kepercayaan pelaku usaha, serta membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Melalui kunjungan lapangan ini, berbagai masukan dan temuan yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan strategis guna mendukung percepatan pembangunan FTZ Karimun.
Dengan posisi yang sangat strategis di jalur perdagangan internasional Selat Malaka, FTZ Karimun dinilai memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi kawasan industri, perdagangan, dan logistik unggulan yang mampu menarik lebih banyak investasi serta memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau maupun nasional. (Gordon)
