Keprionline.co.id, TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat, program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan.
Komitmen tersebut ditunjukkan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dengan memimpin langsung Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan Sekolah Rakyat di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (15/6/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Kepala Dinas Sosial Kepri Mahadi Rahman, serta seluruh kepala daerah kabupaten dan kota se-Kepulauan Riau. Dalam rapat itu, berbagai aspek kesiapan pembangunan menjadi fokus pembahasan, mulai dari penyelesaian dokumen perizinan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), hingga kesiapan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan.
Pada tahun 2026, pembangunan Sekolah Rakyat di Kepulauan Riau direncanakan berlangsung di tiga daerah, yakni Kota Tanjungpinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna.
Gubernur Ansar Ahmad menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah harus memberikan dukungan penuh terhadap program strategis nasional tersebut. Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan langkah nyata pemerintah dalam membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang harus kita sukseskan bersama. Program ini memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus menjadi salah satu instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan,” ujar Ansar.
Ansar menilai pendidikan merupakan jalan paling efektif untuk memutus mata rantai kemiskinan yang terjadi secara turun-temurun. Karena itu, ia meminta seluruh persyaratan pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu agar proses pembangunan berjalan sesuai target.
“Anak-anak yang akan bersekolah di Sekolah Rakyat adalah anak-anak kita yang berasal dari keluarga kurang mampu. Karena itu, kita harus memastikan program ini berjalan dengan baik agar mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik,” katanya.
Sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah, Ansar juga menugaskan Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura untuk turun langsung ke lapangan memantau kesiapan pembangunan di setiap lokasi yang telah ditetapkan. Mulai dari kesiapan lahan, proses perizinan hingga koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota harus dipastikan berjalan lancar agar tidak menghambat pelaksanaan program.
“Saya minta Pak Wagub untuk memantau langsung kesiapan di lapangan, mulai dari kesiapan lahan, perizinan, hingga koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Kita ingin seluruh proses berjalan lancar dan tidak ada kendala yang berarti,” tegasnya.
Menanggapi arahan tersebut, Nyanyang Haris Pratamura menyatakan kesiapannya untuk melakukan monitoring langsung ke daerah-daerah yang menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci utama keberhasilan program tersebut.
Tak hanya fokus pada pembangunan tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kepri juga mulai menyusun rencana pengembangan Sekolah Rakyat pada tahun 2027. Sejumlah daerah yang masuk dalam rencana pembangunan tahap berikutnya antara lain Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, serta Sekolah Rakyat Provinsi Kepulauan Riau yang akan dibangun di kawasan Pulau Dompak, Tanjungpinang.
Melalui pembangunan Sekolah Rakyat, pemerintah berharap semakin banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjadi solusi jangka panjang dalam menekan angka kemiskinan di Kepulauan Riau. (Oky)
