Keprionline.co.id, Tanjungpinang – Wali Kota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP., MM., lepas penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan 2023 di Gudang Bulog Tanjungpinang, Rabu (5/4/2023).
Diketahui, Tanjungpinang daerah perdana di Provinsi Kepulauan Riau yang melakukan penyaluran bantuan pangan berupa beras.
“Saya menyambut baik atas terlaksananya kegiatan penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan 2023, karena ini sangat bermanfaat untuk masyarakat,” kata Rahma dalam sambutannya.
Rahma menyampaikan, bantuan beras ini diperuntukkan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tercatat ada 8.024 KPM sebagai penerima bantuan pangan berupa beras ini.
Menurutnya, setiap KPM akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 Kilogram selama tiga bulan dari Maret hingga Mei 2023. “Mudah-mudahan yang menerima ini tepat sasaran,” ucapnya.
Rahma mengatakan, untuk penyaluran bantuan akan dilaksanakan oleh PT Pos Tanjungpinang. Supaya tidak terjadi berdesakan, ia meminta PT Pos untuk menyalurkan per kelurahan.
“Mudah-mudahan dalam penyaluran dapat berjalan baik dan lancar, sesuai rencana kita. Seperti biasa penyaluran kita lakukan per kelurahan, dikasi waktunya supaya mereka tidak berdesakan dan lebih terjangkau petugas Pos,” ujarnya.
Selain itu, Rahma menambahkan, Pemko Tanjungpinang juga akan menyalurkan bantuan sembako gratis kepada belasan ribu penerima. Bantuan itu untuk membantu masyarakat yang masih tertatih pasca pandemi Covid-19.
“Untuk penerima bantuan sembako gratis Pemko Tanjungpinang non PKH, jumlahnya sekitar 13 ribu,” imbuhnya.
Sementara itu, Kabid Ketahanan dan Distribusi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri Reza Pahlevi menjelaskan, bantuan ini merupakan kelanjutan dari program Bantuan Pangan Tunai atau Program Keluarga Harapan (PKH).
Menurutnya, penerima merupakan KPM yang sudah terdata di program sebelumnya. “Jadi ini merupakan keberlanjutan, yang penugasannya di berikan tanggungjawab kepada Badan Pangan Nasional, tahun sebelumnya dibawah kendali Kementerian Sosial,” ucapnya.
Ia mengatakan, Pemerintah Daerah diberikan amanah untuk mengawal kegiatan penyaluran ini agar bisa terlaksana sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan dan sesuai dengan empat program yang telah dilaksanakan sebelumnya. (Deni)
