95 Persen Karhutla di Kepri Diduga Disengaja, Pelaku Terancam Hukuman Berat

Keprionline.co.id, Tanjung Pinang – Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Darson, mengungkapkan bahwa hampir 95 persen kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah tersebut diduga terjadi akibat unsur kesengajaan.

Paling sekitar lima persen dipicu pembakaran sampah hingga puntung rokok,” ujarnya, Rabu. Dugaan tersebut diperoleh berdasarkan hasil rapat bersama tujuh pemeraintah kabupaten/kota se-Kepri, menyusul meningkatnya kasus karhutla dalam sebulan terakhir akibat musim kemarau panjang.

Namun demikian, pihak BPBD masih menghadapi kendala dalam mengungkap pelaku. Hal ini karena aksi pembakaran kerap dilakukan secara sembunyi-sembunyi di lokasi sepi, serta minimnya informasi lanjutan dari pelapor.

“Kalau pelaku ditemukan, tentu akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Darson.

Ia merinci sebaran titik karhutla di Kepri, yakni di Tanjungpinang sebanyak 121 titik, Bintan 351 titik, Karimun 153 titik, Anambas 3 titik, Natuna 32 titik, Batam 63 titik, dan Lingga 45 titik.

Dalam upaya penanganan, BPBD Kepri terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, termasuk menurunkan armada suplai air untuk membantu pemadaman di wilayah terdampak, khususnya di Bintan.

BPBD juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar di tengah kondisi cuaca kering, karena berpotensi memicu kebakaran lebih luas dan mengganggu keamanan.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Pricillia Ohei menegaskan bahwa pihak kepolisian akan menindak tegas setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

“Siapa pun yang dengan sengaja membakar hutan dan lahan akan kami proses hukum tanpa pengecualian,” ujarnya.

Ia menambahkan, karhutla merupakan ancaman serius karena berdampak luas, mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan akibat kabut asap, hingga kerugian ekonomi.

Pelaku karhutla dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp15 miliar.

Polda Kepri pun mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah karhutla demi menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan Bersama. (Oky).