KEPRIONLINE.CO.ID, NASIONAL – Sebuah unggahan berisi keluhan warganet yang mengaku ditolak saat membayar dengan uang cash, viral di media sosial Twitter, Minggu (25/9/2022).
Dalam unggahannya, dia menyebut telah mengalami penolakan dua kali berturut-turut saat membeli kopi di sebuah even acara.
Menurutnya, ia sempat memberitahu kasir mengenai adanya larangan untuk menolak pembayaran uang, karena termasuk alat pembayaran yang sah.
Namun, penolakan itu masih dialaminya dengan alasan sudah ketentuan dari atasan.
“Dua kali berturut-turut beli kopi, gerai kopinya menolak pembayaran dengan uang. Udah ngasih tau ke kasirnya kalau nggak boleh nolak pembayaran pakai uang, karena uang itu adalah alat pembayaran sah di Indonesia. Tapi ya mereka juga cuma karyawan aja,” tulis akun ini.
UU No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang
Dalam unggahannya, ia juga mencantumkan salah satu bunyi pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Disebutkan bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaiakan kewajiban yang harus dipenuhi di wilayah Indonesia.
Jika aturan itu dilanggar, maka ada ancaman pidana kurungan maksimal satu tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta.
Kompas.com telah mendapat izin pengunggah untuk mengutip keluhahan tersebut. Menurutnya, penolakan itu terjadi pada Minggu (25/9/2022) saat melakukan pembelian kopi di daerah Jakarta Pusat.
“Kejadian di dua tempat berbeda, sama-sama di Jakpus, sekitar Mangga Besar. Kejadian pas hari ngetwit itu,” kata pengunggah kepada Kompas.com, Senin (26/9/2022).
Komentar BI
Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengimbau agar pemilik kafe atau outlate lain tetap dapat menerima pembayaran dalam bentuk cash, baik uang kertas maupun logam.
“Transformasi digital dalam pembayaran akan sangat bagus jika berjalan natural disesuaikan dengan kesiapan masyarakat kita,” kata Erwin saat dihubungi secara terpisah, Selasa (27/9/2022).
Ia mengakui, penolakan pembayaran menggunakan rupiah dalam UU tersebut memang bisa dimaknai dengan dua pendapat.
Pendapat pertama menyebut larangan penolakan rupiah hanya untuk bentuk uang kertas atau logam, sementara pendapat lain memaknai larangan penolakan itu bisa dalam bentuk apa pun, baik tunai maupun digital.
“Ini tidak hitam-putih interpretasi hukumnya, dan saya juga bukan ahlinya,” jelas dia.
Dalam konteks pembayaran tol, Erwin menyebut penyedia jasa sejak awal telah mengampanyekan secara masif terkait penggunaan e-money.
Selain itu, pembayaran e-money di tol juga memiliki kepentingan yang lebih besar, yaitu menghindari beban antrean kendaraan.
Terlepas dari itu, BI mendorong pembayaran non tunai, seperti kanal pembayaran melalui QRIS yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan bagi masyarakat.
Hingga saat ini, QRIS telah digunakan oleh 21,2 juta merchant, 90 persen diantaranya adalah UMKM, serta 23,7 juta pengguna.
“Dengan berbagai kemudahan yang diberikan, preferensi masyarakat pada waktunya akan semakin mengarah kepada penggunaan uang digital,” ujarnya. (SUMBER: KOMPAS.com).
