Keprionline.co.id, Kepri – Presiden RI Joko Widodo secara resmi luncurkan sertifikat tanah elektronik dan penyerahan sertifikat tanah yang mana kegiatan tersebut digelar secara virtual langsung dari Instansi Negera, Senin (04/12/2023).
Presiden RI Joko Widodo mengatakan penyerahan surat tanah seharusnya ada 126 juta sertifikat yang sudah di pegang oleh rakyat namun untuk tahun 2015 baru ada 46 juta penerima akibatat adanya konflik agrarari sehingga harus memaklumi karena banyak sertifikat belum di serahkan ke masyarakat.
“Di tahun 2023 seluruh BPN di Indonesia saat ini telah menyerahkan 109 juta sertifikat dan telah disalruhakan kepada masyarakat seluruh Indonesia” jelas Presiden RI dalam Sambutannya.
Sementara itu, Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri Adi Prihantara mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPN Provinsi Kepulauan Riau beserta jajaran yang telah menyelesaikan tugasnya sampai akhir tahun ini memenuhi target yang sudah ditetapkan.
“Mudah-mudahan di tahun 2024 dan 2025 seluruh bidang tanah yang dimiliki masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau dapat diselesaikan kewajibannya untuk memberikan sertifikat kepada yang sudah jelas objeknya dan jelas subjeknya” terangnya pada media, Selasa (5/12/2023)
Disisi lain, Kepala Badan Pertanahan (BPN) Provinsi Kepri Nur Hadi Putra mengatakan, Peluncuran sertifikat eloktronik agar lebih aman dan data tersebut semuanya tersimpan agar aman dan semua tersimpan dalam database sehingga mengurangi banyak resiko seperti hilangnya sertifikat, rusaknya sertifikat dan lainnya.
“Untuk di Tanjungpinang diserahkan 150 sertifikat dan untuk Kabupaten Bintan menyerahkan 50 sertifikat dan tadi juga telah diberikan secara simbolis sebanyak 200 sertifikat dan ini bagian dari pemberian 10.500 ribu sertifikat” jelasnya
Ia menyebutkan, untuk 2.400 lebih sertifikat akan dibagikan di tahun 2023. Untuk bagian pesisir pihaknya menyerahkan 2.524 sertifikat yang merupakan Anggaran dari Pemprov Kepri.
“Untuk di pesisir ada 700 sertifikat yang belum diserahkan menunggu ijin dari kementrian KPPRL dimana itu masih berada di atas laut semua sudah kita ukur untuk menunggu SK dari kementrian KKP” ungkapnya. (Lita)
