KEPRIONLINE,CO,ID,BATAM – Lambannya proses perijinan dalam prngurusan perpanjangan dan penerbitan faktur WTO akibat klik pimpinan, membuat sejumlah masyarakat kini berteriak akibat ketidak beresan proses perijinan yang terlalu berbelit-belit di BP Batam, segala urusan harus berakhir di tangan Kepala BP Batam sebagai pemegang klik pimpinan.
Inilah yang menjadi persoalan krusial dihadapi masyarakat Kota Batam dalam pengurusan hak atas tanah dan lainnya. Diminta Kemenko Perekonomian turun ke BP Batam untuk mengevaluasi sistem klik pimpinan. Ungkap Ketua Forum komunikasi Rakyat indonesia Tohom Sinaga.
Informasi yang diterima Forkorindo, pemberitaan klik pimpinan ini sudah ramai dibicarakan di tengah masyarakat kota Batam terutama pelaku usaha, namun karena banyak kepentingan, para pengusaha yang umumnya menjerit karna klik pimpinan tersebut enggan memberikan tanggapannya, takut proses perijinan tidak mendapat persetujuan dari Kepala BP Batam apalagi beliau sekaligus Walikota Batam.
Forkorindo dalam hal ini akan terus menyoroti kebijakan klik pimpinan yang membuat para investor tidak berminat untuk berinvestasi di Kota Batam. Bahkan memindahkan usahanya ke Kota lain. Inilah akibat dualisme kepemimpinan ex officio yang sarat dengan muatan politik atau like dislike.
Menariknya lagi, informasi yang didapati keprionline di gedung Mall Pelayanan Publik atau gedung Sumatera di kawasan Batam centre, terkait pemberitaan klik pimpinan ini salah seorang deputi BP Batam melakukan sidak diam-diam ke gedung pelayanan mall ini.
Menurut salah seorang petugas BP Batam, penyamaran pejabat deputi ini terkait pemberitaan klik pimpinan yang menjadi perbincangan di tengah masyarakat.
Dalam hal ini Forkorindo menanggapi klik pimpinan memang ada yang mengakibat rusaknya iklim investasi.
Forkorindo menalaah dari pernyataan Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, yang berjanji akan menindaklanjuti permasalahan klik pimpinan seperti ditulis salah satu media online di kota Batam. Apakah sudah ada pemeriksaan/penindakan atau belum. Ucapnya
Diketahui sebelumnya Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekesalannya terkait lambannya progres investasi di Batam. Dalam sambutannya di Rapat Terbatas Pengembangan Batam, di Kantor Presiden, Rabu, 12 Desember 2018 lalu, Jokowi mengatakan dirinya sudah memimpin rapat terkait percepatan pembangunan di Batam berkali-kali tapi hasilnya diakui masih jauh dari target.
Jokowi menjelaskan Batam dan sekitarnya memiliki posisi strategis yang bisa dikembangkan secara maksimal sehingga memiliki daya tarik yang bagus. Oleh karena itu, Batam juga diharapkan menjadi kawasan ekonomi yang mampu menarik investor. Strategi percepatan pembangunan di Batam juga dinilai harus mencakup kepastian hukum bagi investor, termasuk perizinan, khususnya di sektor infrastruktur dan pelabuhan.
Namun hingga tahun 2021 menurut Forkorindo belum menghasilkan peningkatan yang maksimal karena terganjal klik pimpinan dalam hal ini yang dipimpin ex officio. Apakah masalah ini akan terus belarut-larut. Kita lihat hasil evaluasi di Kemenko Perekonomian sebagai penanggung jawab yang diamanahkan oleh Presiden.
Sambung Tohom, praktek klik pimpinan sudah berlangsung dalam 1 tahun 6 bulan ini, apakah tidak diketahui oleh Kementerian Perekonomian karna pengaruhnya sangat dahsat terhadap pertumbuhan ekonomi di Batam.
“Sudah bukti nyata klik pimpinan ini mengganjal pertumbuhan ekonomi mau sampai kapan, jangan terus rapat ke rapat tapi hasil tidak ada, jangan seremonial aja, Batam ini diperlukan tindakan yang nyata.” ujar Tohom. (Oki)
