Keprionline.co.id, Batam – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad telah menetapkan UMK Batam 2024 sebesar Rp 4.685.050 pada 30 November 2023.
Hal itu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepri Nomor 1315 Tahun 2023 tentang Upah Minum Kota Batam Tahun 2023.
Menanggapi besaran UMK ini, serikat pekerja menilai pemerintah daerah terlalu patuh terhadap PP Nomor 51 Tahun 2023 ditambah Surat Edaran Menteri yang dikeluarkan.
Pemerintah daerah dinilai lebih cenderung berpihak kepada pengusaha, padahal kenaikan gaji ASN dan Polri mencapai 8 persen.
“Yang memilih Kepala Daerah pada saat Pilkada itukan masyarakat bukan Menteri. Kalau dalam hal ini, ada ketakutan pemerintah sehingga harus diikuti,” kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam, Yafet Ramon, Jumat (1/12/2023).
Diakuinya, kenaikan UMK Batam 2024 yang diusulkan kaum buruh sebesar 15 persen berdasarkan survei hidup layak.
Seperti diketahui sejumlah komoditas bahan pokok (bapok) juga mengalami kenaikan, apalagi menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Kenaikam beras Rp 2.000 per kilo. Belum lagi cabai, daging ayam dan lainnya. Kenaikan UMK 4,1 persen tidak relevan. Sementara pertumbuhan ekonomi Batam 6,8. Gimana ceritanya kita hanya segitu,” katanya.
Setelah keputusan ini, pihaknya akan melakukan konsolidasi sesama serikat pekerja. Kemudian menyuarakan penolakan kebijakan itu dengan berbagai aksi, salah satunya di kawasan industri masing-masing.
“Mendingan kami aksi di kawasan masing-masing saja. Biar pemerintah yang datangi kita. Mogok kerja, matikan mesin,” ancamnya.
Ia menambahkan, selain UMK, ada juga perjuangan upah di atas upah minimum. Pihaknya akan mengkombinasikan UU perihal mogok kerja, UU tenaga kerjaan 13 tahun 2023 dan UU terkait dengan unjuk rasa.
“Kita akan kombinasikan terus kita lakukan. Kerahkan seluruh anggota dan mesin-mesin akan berhenti,” tutup Yafet. (Red)
