Keprionline.co.id, BATAM – Proses tender Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Pasar Induk Jodoh yang telah diklarifikasi oleh Pemerintah Kota Batam justru menuai sorotan tajam dari kalangan pengamat.
Kritik keras disampaikan oleh pengamat ekonomi Batam sekaligus pendiri Komunitas Pedagang Pasar Induk Batam (KP2IB), Boni Ginting. Ia menilai langkah Pemko Batam dalam proses tersebut sarat kekeliruan prosedural dan berpotensi melanggar aturan pengelolaan aset negara.
Menurut Boni, BPKAD Batam dinilai keliru dalam memahami serta menerapkan regulasi yang berlaku. Ia merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.05/2020 yang secara tegas mengatur mekanisme pengelolaan aset negara, termasuk prosedur tender.
“Tidak ada aturan yang memberikan kewenangan kepada BPKAD untuk langsung menunjuk pemenang,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa apabila proses tender tidak diikuti peserta yang memadai atau dinyatakan gagal, maka proses harus dikembalikan untuk evaluasi menyeluruh oleh tim berwenang. Selain itu, keputusan juga wajib mendapatkan persetujuan kepala daerah, baik gubernur, wali kota, maupun bupati.
“Tidak bisa sekonyong-konyong diputuskan BPKAD saja. Ini bukan keputusan sepihak,” tegas Boni, Rabu (22/04/2026).
Lebih lanjut, ia mempertanyakan dasar kewenangan BPKAD apabila sampai menunjuk langsung pemenang tanpa mengikuti ketentuan yang ada. Ia juga menyoroti lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah.
Hal ini, kata dia, terlihat dari pembangunan Pasar Induk lama yang menggunakan dana APBN sekitar Rp50 miliar. Namun, pasca pembongkaran, tidak terlihat kejelasan terkait keberadaan maupun sisa aset tersebut.
“Bayangkan, inventaris kecil di kantor lurah saja bisa jadi persoalan, apalagi ini aset puluhan miliar yang seolah hilang tanpa jejak,” katanya.
Boni menegaskan bahwa BPKAD seharusnya berperan dalam menjaga dan menyelamatkan aset negara, bukan melampaui kewenangan yang dimiliki.
Dalam konteks ini, ia juga menyoroti pentingnya peran Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau untuk menelusuri dugaan maladministrasi, termasuk melalui sistem LPSE. Selain itu, ia mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut kemungkinan adanya aliran dana dalam proses tersebut apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Di akhir pernyataannya, Boni kembali menegaskan bahwa secara fungsi, BPKAD hanya memiliki peran dalam pengelolaan serta pencatatan aset daerah, bukan sebagai pihak yang menentukan pemenang tender kerja sama. (Oky).
