KEPRIONLINE,CO,ID, BATAM – Sejumlah pelaku usaha menaruh harapan dan dukungannya kepada Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi untuk terus mendorong realiasi investasi tahun ini termasuk di Kota Batam. Pasca pelantikan, Bahlil menjanjikan peningkatan realisasi investasi dengan mengandalkan perluasan wewenang dan fungsi yang kini dimiliki Kementerian Investasi.
Akankan Kota Batam menjadi sasaran utama peningkatan investasi oleh Kementerian Investasi, melihat letak kota Batam strategis yang langsung berhadapan dengan Negara tetangga Singapura, Namun sepertinya tidak terlaksana karna terganjal dengan Klik Pimpinan buatan Kepala BP Batam, ungkap Ketua Umum Forkorindo, Tohon Sinaga
Tohom meminta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Luhut Binsar Panjaitan untuk ke Batam mengklarifikasi Klik Pimpinan buatan Kepala BP Batam, kebijakan yang tidak relevan bagi iklim investasi di Kota Batam.
Sebagai Menteri Investasi, Bahlil diharapkan untuk sigap menagih sejumlah komitmen investasi asing yang sampai kini belum terealisasi. Terutama juga mendorong realisasi investasi mangkrak di Kota Batam akibat terganjal Klik Pimpinan.
Sejauh ini, Forkorindo melihat Klik Pimpinan itu kepentingan pribadi Kepala BP Batam. Bisa dilihat saat ini sejumlah Pejabat di BP Batam tidak berfungsi, seperti Kabid, Direktur, Deputi dan Wakil Kepala BP Batam. Sebagai contoh untuk pengurusan penerbitan faktur WTO harus Klik Pimpinan, Skep/SPj harus Klik Pimpinan dan lebih parah lagi lahan yang sudah clear and clean dan sudah lunas WTO 30 tahun tidak bisa melakukan pembangunan di lahan tersebut akibat dokumen administrasi terganjal karna belum di Klik Pimpinan.
Padahal menurut Tohom, lahan yang sudah clear and clean dan melunasi WTO 30 tahun adalah kewajiban BP Batam untuk melengkapi dokumen dan administrasinya lahan tersebut, sehingga lahan itu dapat melakukan pembangunan guna berinvestasi, ucapnya.
Artinya BP Batam seharusnya mendukung investor yang mau berinvestasi dengan segala kelengkapan yang sudah terpenuhi di BP Batam bukan masalah suka atau tidak suka.
“Luar biasa lah investor pemilik lahan 70 Ha di pulau setokok Jembatan tiga barelang. Tidak perlu waktu lama dalam pengurusan proses dokumen administrasi lahan tersebut langsung selesai. Padahal untuk penerbitan faktur WTO dan penerbitan skep/SPj biasanya memerlukan waktu yang cukup sangat lama, katanya
“Alih-alih pengurusan skep/SPj bisa selesai bahkan pun bisa tidak keluar, akibat belum di klik pimpinan oleh Kepala BP Batam, contoh berkas PT BHI yang kini terganjal proses Skep/Spj di BP Batam hampir 1 tahun berkas permohonan Skep/SPj nya tidak terselesaikan. Janganlah pilih kasih lah”, ujarnya.
Lahan seluas 700.051 M2 ini pengembangan investasi yang sangat besar, dan bisa menampung ribuan tenaga kerja serta membuat pusat ekonomi baru di Jembatan 3 setokok. Namun kalau hanya sebagai spekulan lahan sebaiknya BP Batam mencabut atau membatalkan alokasi lahan tersebut. Tegas Tohom lagi.
Namun hingga kini sepertinya masih omong kosong, yang tahu hanya Kepala BP Batam dan penerima investor apa yang akan dibuat, namun fakta dilapangan lahan masih mentah alias lahan tidur. 70 Ha bukan lahan yang kecil, tapi 70 Ha itu lahan besar dan luas sekali”. Ucap Tohom.
Lambannya proses perijinan dalam pengurusan perpanjangan dan penerbitan faktur WTO akibat klik pimpinan, membuat sejumlah masyarakat kini berteriak akibat ketidak beresan proses perijinan yang terlalu berbelit-belit di BP Batam, segala urusan harus berakhir di tangan Kepala BP Batam sebagai pemegang klik pimpinan.
Forkorindo menalaah dari pernyataan Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, yang berjanji akan menindaklanjuti permasalahan klik pimpinan seperti ditulis salah satu media online di kota Batam. Apakah sudah ada pemeriksaan/penindakan atau belum. Ucapnya
Sistem Klik Pimpinan BP Batam Syarat Dengan Muatan Negosiasi
Informasi yang didapati sistim klik pimpinan di BP Batam sarat dengan muatan negoisasi tingkat tinggi, dimana segala proses perijinan maupun proses akhir dokumen harus di tangan klik pimpinan. Ungkap Ketua Umum Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo)
“Artinya informasi yang saya dapati dan saya simpulkan segala proses perijinan akan berujung pada negoisasi pimpinan, kendati segala aturan dan proses sudah melalui tahapan, inilah yang terjadi selama ini di BP Batam. Klik Pimpinan menganulir segala proses di BP Batam. Tegas Tohom.
Sorotan dari kalangan para pelaku usaha walaupun sistem terobosan terbaru OSS BP Batam, namun akhirnya berakhir di klik pimpinan juga, artinya tetap sitem yang lama, namun pola yang berbeda.
Klik Pimpinan Sistem Paling Terburuk Semenjak Berdirinya BP Batam
Beginilah kalau dua lembaga dipimpin satu orang. Dalam hal ini Pemerintah pusat harus jeli dan memahami tidak perlu BP Batam dipimpin oleh seorang dari ranah politik, akhirnya terjadilah seperti sekarang ini, kebijakan klik pimpinanlah yang terjadi saat ini dan dianggap BP Batam seperti perusahaannya sendiri. Tegasnya lagi
Bukan memproritaskan pelayanan dan mempercepat seluruh permohonan perizinan yg masuk. Ini akan berdampak terhadap peningkatan investasi, kemajuan ekonomi dan lain-lain.
Saya berharap BP Batam harusnya dipimpin oleh seorang yg profesional, serta memiliki sepak terjang yg luas di level nasional maupun internasional.
Sistim klik pimpinan ini adalah sistim terburuk selama berdirinya BP Batam, sejumlah kalangan masyarakat menolak keras klik pimpinan buatan kepala BP Batam. Tutup Tohom.
Sistem Klik Pimpinan Kepala BP Batam Diibaratkan Seperti Perusahaan Pribadinya
Hal Senada juga diungkapkan Kordinator Gerakan Masyarakat Batam (Geram), Mulkan yang menilai Klik Pimpinan buatan HM.Rudi sudah salah kaprah dalam penetapan kedisiplinan bawahan. Seharusnya pimpinan itu harus menunjukkan kinerja yang sistematis akuntable guna menarik investor, ucapnya
“Klik Pimpinan itu ibarat Perusahaan Pribadi. Kan lucu di situ ada ketidak harmonisan antara pimpinan dan bawahan semacam saling curiga. Gimana investor mau masuk kalo di dalamnya sudah saling jegal. Pendapat saya Klik Pimpinan tidak produktif malah kontra produktif”, jelas Mulkan.
Geram dalam hal ini, mengingatkan kepada kepala BP Batam jangan jadikan lembaga BP Batam ini menjadi perusahan sendiri. Sistim Klik pimpinan itu sama saja seperti direktur perusahaan mengambil kebijakan sendiri untuk mengoperasikan produksi di perusahaan sesuka hatinya. BP Batam itu adalah Lembaga nonstruktural yang berbentuk Badan Layanan Umum, ungkap Mulkan. (Oki)
