KEPRIONLINE,CO,ID,KARIMUN – Cen Sui Lan (CSL) Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Dapil Provinsi Kepri mendorong agar pembangunan shipyard terbesar di Kepri senilai Rp10 triliun, cepat selesai. Proyek shipyard dari PT China Communications Construction Tianhang Marine Heavy Industry Indonesia ini, berada di Kabupaten Karimun.
Namun, CSL juga meminta agar pihak investor mengutamakan tenaga kerja dari lokal. Hal itu disampaikan CSL di sela Kunjungan kerja dan reses saat mengunjungi proyek shipyard terbesar di kawasan FTZ Karimun, Minggu (21/2) baru-baru ini. CSL sudah mendapat penjelasan dari CEO perusahaan tersebut, Mr Lee. Khususnya tentang situasi dan perkembangan proyek tersebut. Saat ini, dalam tahap penyelesaian lahan. Tahap awal ini, menghabiskan dana pembangunannya sekitar Rp1 triliun.
“Saya sudah meninjau proyek shipyard terbesar di Kepri, yang berada di Karimun itu. Proyek ini dikembangkan investor asal Cina (Tiongkok), dengan nilai investasi sebesar Rp10 triliun,” kata CSL saat menghubungi suaraserumpun, Rabu (24/2/2021) siang.
Investasi tersebut, lanjut CSL, dibangun di areal seluas 110 hektare. Dalam waktu dekat, dan sebagai tahap awal akan menyerap tenaga kerja 5 ribuan pekerja. CSL meminta kepada CEO C4 Mr Lee, agar dalam menerima pekerja lokal dengan memprioritaskan dari Kabupaten Karimun, dan Provinsi Kepri.
“Kalau tenaga yang skill dipergunakan belum ada, kita minta agar perusahaan menyiapkan trasfer skill kepada pekerja lokal,” ujar CSL.
CSL juga meminta kepada Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemkab Karimun, serta aparat TNI dan Polri, untuk bersinergi memberikan keamanan dan kenyamanan para investor. Guna kelancaran proses pembangunannya yang nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kepri dan meniingkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena, akan menyerap tenaga kerja dari wilayah Provinsi Kepri.
“Kepada tokoh masyarakat agar selalu terus mengedukasi masyarakat, tentang perlunya investasi asing. Guna meningkatkan perekonomian kita. Investor itu tak mungkin bisa membawa tanah dan bangunan itu, atau lari keluar. Proyek itu akan tetap berada di wilayah NKRI,” tegas CSL.
