Keprionline.co.id, TANJUNGPINANG – Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) resmi dimulai di Provinsi Kepulauan Riau pada Senin (15/6/2026). Kegiatan pendataan berskala nasional yang akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memotret kondisi terkini perekonomian masyarakat dan dunia usaha sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Menariknya, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menjadi responden perdana dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kepri. Pendataan dilakukan langsung oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS) di kediaman pribadi Gubernur di Jalan Peralatan, Tanjungpinang, yang turut dihadiri Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau, Toto Haryanto Silitonga, beserta jajarannya.
Kepala BPS Kepri, Toto Haryanto Silitonga, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda penting yang bertujuan menghasilkan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan komprehensif guna mendukung perencanaan pembangunan daerah maupun nasional.
“Yang didata bukan hanya unit usaha, tetapi juga rumah tangga. Dari pimpinan tertinggi hingga masyarakat umum, seluruh pelaku ekonomi di Kepulauan Riau dan Indonesia akan menjadi bagian dari pendataan ini,” ujar Toto.
Menurutnya, sebelum sensus dilaksanakan, BPS mencatat sekitar 197 ribu unit usaha di Kepulauan Riau. Melalui sensus ini, data tersebut akan diperbarui untuk mengetahui perkembangan usaha yang masih aktif maupun usaha baru yang tumbuh di tengah masyarakat. Tidak hanya pelaku usaha konvensional, pendataan juga menyasar berbagai sektor ekonomi modern yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.
“Mulai dari usaha rumah tangga, usaha mikro, kecil, menengah hingga usaha besar akan menjadi sasaran pendataan. Termasuk masyarakat yang berusaha dari rumah, pedagang keliling, hingga pelaku usaha digital seperti kreator konten TikTok dan platform lainnya yang menghasilkan pendapatan,” jelasnya.
Untuk memastikan pelaksanaan sensus berjalan optimal, BPS Kepri telah menyiapkan berbagai inovasi berbasis teknologi. Salah satunya adalah dashboard monitoring yang memungkinkan pengawasan kinerja petugas lapangan secara real time.
Selain itu, proses pendataan menggunakan aplikasi digital bernama FASIH, yang memungkinkan seluruh data yang dikumpulkan petugas dapat dipantau langsung sehingga kualitas dan progres pendataan dapat terukur secara akurat.
“Dari aplikasi itu kami dapat melihat capaian target pendataan sekaligus memantau kualitas data yang masuk dari lapangan,” kata Toto.
BPS juga menerapkan inovasi SPSS (Satu Pegawai Satu SLS), yaitu program yang menugaskan setiap pegawai BPS untuk mengawal satu wilayah tertentu guna memastikan pelaksanaan sensus berjalan sesuai target.
“Beban pekerjaan tidak hanya berada pada petugas mitra di lapangan, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh pegawai BPS yang ikut melakukan pengawasan dan pendampingan,” tambahnya.
Sebagai tanda telah dilakukan pendataan, setiap rumah tangga yang selesai disensus akan ditempeli stiker khusus Sensus Ekonomi 2026. Di kesempatan yang sama, Gubernur Ansar Ahmad mengajak seluruh masyarakat Kepulauan Riau untuk berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar, lengkap, serta jujur.
Menurut Ansar, data yang valid memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan daerah, termasuk dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Kepulauan Riau untuk berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Terimalah petugas sensus yang datang dan berikan data yang benar serta lengkap, karena data yang akurat akan menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih baik bagi daerah dan masyarakat,” ujar Ansar.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan berlangsung hingga akhir Agustus mendatang dengan menjangkau rumah tangga dan berbagai jenis usaha di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Hasil sensus ini nantinya diharapkan menjadi potret nyata kondisi ekonomi daerah sekaligus pijakan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan. (Oky)
