SUMUT – Dalam kaitan dengan kedatangan Kapolda Sumut yang baru, Aliansi Masyarakat Sumatera Utara akan melakukan aksi demo besar di Mapolda Sumut dan Kantor DPRD Sumut.
Rencananya, aksi mereka gelar pada Hari Selasa, 25 Juli 2023, pada pukul 09.00 WIB, hingga selesai.
Hal ini terungkap dalam pertemuan beberapa organisasi yang bergabung dalam aliansi tersebut. Pertemuan berlangsung, Senin (17/7/2023), di Kantor DPC HBB (Horas Bangso Batak) Medan Jalan Bajak II Marindal, Medan.
Aliansi ini terdiri dari HBB (Horas Bangso Batak), PBB (Pejuang Batak Bersatu), JPKP (Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah), SATU BETOR (Solidaritas Angkutan Transportasi Umum Becak Bermotor), LSM PENJARA (Pemantau Kinerja Aparatur Negara Pembaharuan Nasional), FRB (Forum Rakyat Bersatu), KTM (Komite Tani Menggugat), dan lainnya.
Salah satu tujuan aksi adalah untuk mengingatkan Kapolda Sumut yang baru mengenai kondisi Sumatera Utara yang saat ini sudah sangat meresahkan karena banyaknya tindak kriminal. Di antaranya begal, geng motor, narkoba, dan lainnya.
Bergabungnya beberapa organisasi ke dalam aliansi untuk menyurakan berbagai persoalan hukum di Sumut, adalah berawal dari keresahan masyarakat atas tindakan-tindakan kejahatan yang semakin vulgar dan sadis akhir-akhir ini.
Kemudian di samping masalah begal dan geng motor yang sudah sangat menakutkan, aliansi ini juga melihat, banyaknya persoalan hukum di Sumatera Utara yang tidak jelas penyelesaiannya. Termasuk soal mafia tanah serta adanya dugaan oknum aparat yang terlibat di belakang aksi kriminal.
Selengkapnya tujuan atau tuntutan, sebagaimana ada dalam pemberitahuan yang mereka sampaikan ke pihak kepolisian soal rencana aksi, antara lain:
1. Menyambut kedatangan Kapolda Sumut yang baru, yaitu Irjen Pol Agung Setya Imam Efendi.
2. Meminta Kapolda Sumut memprioritaskan menumpas kejahatan begal, geng motor, narkoba, dan lainnya di Sumatera Utara.
3. Meminta Polda Sumut agar bekerjasama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda ) dalam menyelesaikan konflik atau tindakan kejahatan yang terjadi di Sumatera Utara.
4. Meminta Kapolda Sumut untuk menindak tegas para kaum intoleran yang dapat memecah belah keutuhan NKRI.
5. Agar Kapolda Sumut bertindak tegas terhadap para oknum mafia tanah yang dapat mengganggu ketenangan masyarakat.
6. Mengusut tuntas para penadah barang dari tindakan kejahatan.
7. Menindak tegas para aparat yang terlibat dalam kejahatan narkoba.
Sikap Wali Kota
Pada kesempatan itu, di sela pertemuan, Ketum DPP HBB Lamsiang Sitompul SH MHum mengapresiasi sikap Wali Kota Medan yang mendukung tembak pelaku begal. Namun ia minta, agar statemen tersebut juga diikuti dengan tindakan nyata di lapangan.
“Kepada Wali Kota Medan kita minta merazia semua tempat hiburan laksanakan tes urin tanpa pandang bulu. Itu kalau Wali Kota Medan serius dengan statemennya soal mendukung penembakan begal dan geng motor,” tegasnya.
Pertemuan ini sendiri merupakan yang kedua dalam rangka pematangan rencana aksi. Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Sumatera Utara sudah melakukan pertemuan di tempat yang sama.
Pada pertemuan pertama itu, Ketua HBB Sumut Tomson Marisi Parapat SH mempertanyakan, kenapa sudah banyak korban pembantaian tapi kok terkesan ada pebiaran?
“Ada apa?” tanyanya seraya berharap, dalam aksi nanti semua kompak maju berjuang untuk memperjuangkan pemberantasan kejahatan di Medan.
Sedangkan peserta pertemuan lainnya menduga ada pendana begal dan geng motor. Apalagi hampir pasti, bahwa pelaku begal dan geng motor adalah pengguna narkoba.
