KEPRIONLINE,CO,ID,BATAM- Pernyataan Ketua Ombudsman Kepri Lagat Siadari terkait bubarnya Pengawas Badan Usaha (BU) Badan Pengusahaan (BP) Batam, karena terdapat mall administrasi dalam Perka BP Batam No 19 Tahun 2020, ditanggapi akademisi Batam, Joni Ahmad.
“Tidak tepat kalau Pengawas BU BP Batam dibubarkan. Kalau ada kelemahan, yang dilakukan adalah penyempurnaan dengan merevisi point yang dinilai lemah, jadi bukan pembubaran,” ujar Joni Ahmad yang juga merupakan praktisi sumberdaya manusia di Kepri”.
Menurutnya, para pengawas saat ini bertugas di BU BP Batam yang notabene adalah milik daerah, bukan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga kebijakan dalam pengangkatan Pengawas merupakan wewenang sepenuhnya Kepala BP Batam, bukan di Kementerian PanRB.
Dikatakan Joni, keberadaan Pengawas pada setiap BU adalah hal mutlak yang harus ada. Dengan adanya pengawas, maka fungsi control terhadap berjalannya aktivitas BU dapat berjalan dengan baik dan benar.
Sehingga kata Joni, dengan adanya Pengawas BU BP Batam, seharusnya merupakan hal yang harus diapresiasi, bukan malah dijadikan sebagai momok yang ditakutkan.
Bahkan mantan pegawai salah satu BUMN terbesar di Indonesia ini malah bertanya, ada apa dibalik begitu cepatnya antara aksi yang disampaikan ombudsman Kepri dengan reaksi yang diambil oleh BP Batam.
“Saya jadi bertanya, mengapa aksi dan reaksi terhadap pembubaran pengawas BP Batam begitu sangat cepat prosesnya. Ini harus menjadi atensi Kepala BP Batam,” ujar Jhoni.
Sehingga kata Joni lagi, yang harus dilakukan BP Batam saat ini adalah merevisi Perka No 19 Tahun 2020, bukan membatalkannya. Karena menurutnya Kalau terjadi pembubaran Pengawas BU BP Batam, justru melemahkan fungsi control terhadap BU itu sendiri.(*/oki)






