Keprionline.co.id, Nias – Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kabupaten Nias yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 telah rampung dan resmi diberitaacarakan sejak 2023. Seluruh kewajiban, termasuk denda atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2023, juga telah diselesaikan. Meski demikian, proyek ini kembali menjadi sorotan setelah Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi.
Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Gunung Sitoli, Tumpuan Berkat Dachi, pada Selasa (28/4/2026) menyampaikan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada alat bukti berupa keterangan saksi dan sejumlah pihak terkait. Namun, terkait besaran kerugian negara, pihaknya belum mengungkapkan secara rinci. “Nanti di persidangan saja kami sampaikan,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias, Rahmani Oktaviani Zandroto, menjelaskan bahwa pembayaran kepada rekanan dilakukan sesuai prosedur setelah pekerjaan dinyatakan selesai. Hal itu dibuktikan melalui proses serah terima pertama (PHO) dan serah terima akhir (FHO) pada tahun 2023.
“Pembangunan rumah sakit ini sudah diberitaacarakan sesuai aturan. Setelah itu langsung dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat,” kata Rahmani.
Ia menambahkan, secara administratif dan fungsional proyek tersebut telah tuntas dan memasuki tahap operasional. Rumah sakit pun kini telah digunakan untuk melayani masyarakat.
Terkait anggaran, pada tahun 2022 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah ( BPKPD ) telah mencairkan 60 persen dari total pagu sebesar Rp38 miliar. Namun, sisa pembayaran 40 persen baru dapat direalisasikan pada tahun 2024 lantaran tidak adanya Perubahan APBD pada tahun 2023.
Ketua DPRD Kabupaten Nias, Sabayuti Gulo, membenarkan bahwa tidak dilakukan perubahan anggaran pada tahun 2023 karena waktu itu tidak mencapai kesepakatan P-APBD di tahun 2023,” ujarnya.
Setelah pencairan sisa anggaran pada 2024, pihak rekanan disebut langsung melunasi denda keterlambatan dan kekurangan volume pekerjaan sebesar kurang lebih Rp2,6 miliar ke kas umum daerah.
Rahmani pun mempertanyakan dasar penetapan tersangka dalam kasus ini. Menurutnya, berdasarkan hasil audit BPK, proyek pembangunan rumah sakit telah selesai 100 persen dan tidak ditemukan kerugian negara.
“Kalau pembangunan sudah selesai, diberitaacarakan, diserahkan ke pemerintah daerah, dan rumah sakit sudah beroperasi, lalu tidak ada kerugian negara, mengapa kami ditetapkan sebagai tersangka oleh audit Kejari Gunung Sitoli?” ujarnya. (Nila)
