Keprionline.co.id, Batam – Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin Hamid, mewakili Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menekankan penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) demi peningkatan mutu pendidikan.
Hal itu disampaikan Jefridin saat Pembekalan Hukum Pengelolaan Dana BOSP Bagi Kepala SD dan SMP Swasta Se-Kota Batam di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (9/3/2023).
Dia mengingatkan kepada semua kepala sekolah untuk dapat mengelola Dana BOSP ini sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.
“Jangan sampai ada kepala sekolah yang terjerat kasus hukum karena penyalahgunaan Dana BOSP ini,” ujarnya.
“Mudah-mudahan kegiatan hari ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penggunaan anggaran BOSP,” tambahnya.
Dijelaskan Jefridin, BOSP merupakan anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat untuk meningkatkan mutu pendidikan.
“Sudah ada aturan yang jelas, termasuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis,” tegas Jefridin.
Dia juga mengatakan, kegiatan dilakukan untuk melakukan peran penguatan Kepala Sekolah SD dan SMP Negeri seKota Batam pengelolaan Dana BOSP Tahun 2023.
Kemudian terwujudnya tata kelola Dana BOSP yang efektif, efisien dan akuntabel sehingga tujuan pendidikan dan dicapai secara maksimal, serta terwujudnya pemahaman pengelola BOSP untuk menghindari perbuatan curang/fraud sehingga terhindar dari permasalahan hukum.
“Diharapkan dapat terwujudnya administrasi pengelolaan Dana BOSP yang lengkap dan tertib,” katanya.
Jefridin berpesan kepada semua komponen pengelola Dana BOSP agar mempelajari Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 terkait Juknis BOS untuk pengawasan yang lebih optimal.
Pihaknya juga meminta APIP harus berperan aktif dalam mengawal postur APBD yang bersumber dari PAD, DAK, DAU, DID dan harus lebih akomodatif sebagai instrumen stabilitas. Selain itu, APIP dapat menjamin optimalisasi belanja untuk merangsang giatsektor swasta.
“APIP juga menciptakan sinergi bersama APH agar dalam melaksanakan program pembangunan secara lebih optimal dan APIP perlu berkolaborasi untuk memberikan combined assurance antar lembaga di dalam mengawal penyerapan APBD dan lembaga,” katanya. (Gordon Silalahi)
