KEPRIONLINE.CO.ID, NASIONAL – Praktisi hukum mengingatkan agar penegakan hukum yang sedang gencar dilakukan oleh Kejaksaan Agung agar tidak dipengaruhi dan digiring menjadi isu-isu politik, apalagi membangun Opini Publik melalui Survei.
“Survei itu sah-sah saja di Negara Demokrasi, akan tetapi jangan sampai ada agenda politik para Surveyor atau Pendananya sehingga merusak iklim penegakan hukum yang sudah berjalan on the track,” kata Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) R. Dwiyanto Prihartono SH. MH., Jumat (20 /08/2021)
Dilihat dari segi Politik tuturnya yang menyebutkan, “Kinerja Kejaksaan Agung buruk saat gencar memproses kasus-kasus besar seperti Kasus Korupsi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabari (Persero), bisa saja dimaknai sebagai penggiringan opini publik atau memiliki agenda terselubung untuk menggoyang Kedudukan Jaksa Agung.”
“Namun sekali lagi penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi isu Politik, apalagi Survei namun harus sesuai aturan perundang undangan yang berlaku. Kinerja Kejaksaan Agung tidak bisa diukur seperti halnya mengukur Lembaga Politik jadi kita maknai saja hasil survei sebagai pemacu agar kinerja Kejaksaan Agung semakin baik,” tegas Dwiyanto.
Senada dengan Dwiyanto, Direktur Eksekutif Forum Hukum (Forkum) BUMN, Dr (c) Verrie Hendry SH MKn meminta agar Cermat sehingga tidak tergiring opini oleh pihak-pihak tertentu untuk membantu koruptor.
Menurut Dia, Kejaksaan Agung dibawah komando Jaksa Agung Burhanuddin justru telah menunjukkan kinerja yang baik dan mendukung kinerja Presiden Jokowi. Dan Presiden Jokowi juga mendukung kinerja Kejaksaan Agung karena berani mengungkapkan Kasus Korupsi yang besar dan merugikan negara puluhan triliun rupiah seperti Kasus Jiwasraya dan Asabari.
Survey Citra Korps Adhyaksa
Survei nasional Kompas juga menunjukkan Citra Korps Adhyaksa berada di angka 74,2% pada 2021. Capaian ini menunjukkan yang tertinggi dalam 7 Tahun terakhir. Litbang Kompas mencatat citra kejaksaan pada 2019 sebesar 57%, 2018 sebesar 61,7%, 2017 58,8%, 2016 sebesar 57,8%, kemudian 2015 sebesar 64,8 %. Bahkan berdasarkan survei Cyrus network pada Mei 2021 mencapai angka tertinggi yakni 82,2 %.
Beberapa survei sebelumnya menunjukkan kepercayaan publik kejaksaan agung meningkat, tiba-tiba ada survey yang menunjukkan hasil sebaliknya. Bahkan ada pernyataan yang menuntut Jaksa Agung harus diganti. Kita curigai ada yang membangun opini arahnya ke Politik.
Marilah kita dukung Kejaksaan Agung dalam menumpas koruptor sampai ke akar-akarnya sehingga binasa. Jangan takut ancaman koruptor karena rakyat benci koruptor.
Di tempat terpisah, Spiritualis Nusantara Kidung Tirto Suryo Kusumo menyampaikan, “Dalam proses hukum yang telah dilakukan Kejaksaan Agung harusnya diapresiasi karena Jaksa Agung lakukan penegakan hukum sesuai dengan Undang-undang demi Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh,” Senin (23/08).
