KEPRIONLINE,CO,ID,BATAM – Menko Perekonomian serta Menkomaritim dan investasi turunlah ke batam. Liat lah realita yang terjadi di Batam ini, evaluasi lah kinerja BP Batam yang mematikan iklim investasi, ungkap Ketua Umum Forom Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo), Tohom Sinaga kepada keprionline, Sabtu (13/03/2021).
Kondisi objektif di Batam dirasakan banyak kalangan Pertumbuhan Investasi di Kota Batam sudah sangat prihatin, sehingga tidak menyerap tenaga kerja alias pengangguran semakin banyak di Kota Batam, apakah kondisi ini akan terus menerus terjadi sehingga mematikan iklim investasi di Kota Batam.
“Rudi harus belajar dari sistem traveloka. Artinya apa yang kita klik di traveloka langsung ok. Namun di sistem BP Batam kenapa harus ada klik pimpinan lagi, artinya kenapa ada yang mudah harus disusahkan”, ujarnya
Sistem klik pimpinan ini dibuat tidak familiar ke masyarat dan cendrung tidak ada kepastian.
“Benahi lah sistim perijinan investasi yang mudah dan efesien, tidak berbelit-belit seperti sekarang ini segala urusan harus klik ke pimpinan”. Tegasnya
Kalau segala urusan investasi dan perijinan harus klik ke pimpinan berarti para pejabat di BP Batam sama saja dengan boneka. Ucap tegas Tohom
Sebagai contoh sekarang yang paling buruk kita lihat, pengurusan dokumen lahan di BP Batam, hampir setiap hari terjadi kekecewaan masyarakat di lantai 2 tersebut.
Saat ini betapa sulitnya untuk mengurus dokumen lahan di BP Batam, untuk mengurus dokumen lahan rumah kapling saja membutuhkan waktu yang cukup lama. Padahal BP Batam sudah menggunakan aplikasi online dalam pengurus segala dokumen perijinan lahan, sistim yang sudah baik menjadi sulit akibat belum klik pimpinan ini.
“Untuk mengurus dokumen perpanjangan WTO, perubahan PL dan gabung PL saat ini memerlukan waktu yang cukup lama. Inilah yang membuat iklim investasi di Batam mati suri, padahal investor ada untuk berinvestasi”.Katanya
Akibat buruknya pelayanan sistim dokumen hak atas tanah. Padahal secara aturan sesuai Perka kepala BP Batam segala urusan lahan akan di selesaikan dalam tempo dua Minggu clear, atau 5 hari kerja dokumen lahan clear, baik itu gabung PL dan pecah PL dan penerbitan faktur WTO, Namun apa yang terjadi saat ini, segala urusan bisa memakan waktu berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun, ini harus yang dibenahi. Imbuhnya
“Yang lebih parah lagi saat ini ada kata ‘belum di klik pimpinan’. Maksudnya apa itu belum di klik pimpinan, apa memang segala perijinan ditangani sama HM Rudi, jadi apa tupoksi, Deputi, Direktur dan staf di bagian masing-masing.Patutlah segala urusan di BP Batam saat ini sangat memperhatikan”, cetusnya.
Lanjut Tohom lagi, Pemerintah saat ini terus berusaha mengimplementasikan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Dalam kebijakan ini, pemerintah mengubah paradigma birokrasi, dari yang tadinya “Penguasa dan Birokrat” menjadi “Pelayan Masyarakat”. Namun kebalikannya tetap “penguasa” yang minta dilayanin. Terangnya
Tohom menyinggung dalam siaran pers Kementerian Perekonomian, Presiden Joko Widodo menerangkan bahwa Investasi merupakan komponen paling penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, Pemerintah Daerah dalam hal ini BP Batam harus berani mereformasi sistem klik pimpinan untuk memperbaiki iklim investasi.
“Saya titip, jangan membuat Peraturan Daerah (Perda) yang menghambat dunia usaha dan membebani investor. Regulasi yang tumpang tindih akan menjerat kita sendiri,” tegas Joko Widodo dalam Rapat Kerja Pemerintah (RKP) dengan Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2018 lalu di Jakarta. Itu kata pak Jokowi, Jelas Tohom.
Dalam waktu dekat ini Forkorindo akan menyampaikan permasalahan klik pimpinan ini kepada Menko Perekonomian serta ke Menkomaritim dan investasi, untuk mengevaluasi sistem klik-klik pimpinan ini yang tidak berguna bagi masyarakat.
HM Rudi sebagai Ex Officio untuk berfikir membangkitkan pertumbuhan ekonomi di Kota Batam yang semakin terpuruk. Jangan berpikir untuk maju menjadi Calon Gubernur Kepri di 2024, dilantik saja belum, berikan kontribusi terbaik buat ekonomi masyarakat yang semakin terpuruk akibat pandemi ini. Hentikan dulu gairah politik.
Forkorindo akan tetap terus menyoroti permasalahan klik Pimpinan ini hingga klik pimpinan tersebut dihapus. Tutup Tohom. (Oki)
