Tahun 2024 tarif PBB -P2 akan disesuaikan dengan retribusi Daerah

 

TANJUNGPINANG – Tahun 2024 BPPRD akan melakukan penyesuaian tarif PBB – P2 hal tersebut sesuai dengan peraturan Daerah nomo 1 tahun 2024 tentang Retribusi Daerah, Rabu (10/01/2024).

sebelumnya telah diterbitkan tahun 2022 Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau HKPD yang mencabut Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah.

Kepala BPPRD Kota Tanjungpinang Said Alvie, membenarkan bahwa tahun 2024 pihaknya akan sosialisasi atas perubahan peraturan daerah tentang Pajak DAerah dan Retribusi DAerah dan menerapkan kepada seluruh wajib pajak.

” kami telah berupaya agar Peraturan Daerah ini selesai pada awal Desember yang lalu, namun karena Ranperda selesai di evaluasi oleh dan Kementerian Keuangan serta Propinsi Kepri pada awal Januari 2024, tentunya sosialisasi kepada Wajib Pajak dan Masyarakat disejalankan dengan penerapan Peraturan Daerah yang baru untuk beberapa jenis pajak daerah” jelasnya.

Ia menyebutkan, Ada hal yang berubah di dalam nomenklatur Peraturan Daerah yang baru ini yaitu Pajak Barang Jasa Tertentu atau PBJT yang merupakan gabungan dari Hotel, Restoran, Hiburan, PPJ dan Parkir, sementara yang untuk jenis Pajak Reklame, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak sarang Burung Walet, PBB – P2 dan BPHTB tetap sama penyebutannya.

“Dari beberapa jenis Pajak Daerah yang bersentuhan kepada masyarakat kota tanjungpinang yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB – P2” katanya.

Diektahui dalam undang – undang no. 1 Tahun 2022 tentang HKPD mengamanatkan perubahan daripada tarif PBB – P2, yang Peraturan sebelumnya tarif dibagi 2 bagian yaitu 0,1 % di bawah 1 milyar dan 0,2 % di atas 1 Milyar, namun untuk Peraturan yang terbaru saat ini menjadi 3 Tarif diantaranya Tarif 0,1% sampai dengan 1 Milyar, Tarif 0,2 % sampai dengan 2 Milyar dan tarif 0,3 % diatas 2 Milyar.

“ini akan berpengaruh kepada perubahan nilai pajak yang biasa dibayar tahun tahun sebelumnya oleh masyarakat. Untuk BPPRD Kota Tanjungpinang meminta dukungan dan kerjasama kepada seluruh masyarakat kota tanjungpinang akan penyesuaian tarif ini” terangnya.

Menyinggung soal penyesuaian NJOP PBB – P2, Alvie menegaskan, bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang sejak peralihan kewenangan pengelolaan PBB – P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tahun 2013 sampai tahun 2023 belum dilakukan penyesuaian daripada NJOP PBB – P2.

“awalnya kita mau melakukan penyesuaian di tahun 2020 yang lalu namun saat itu kondisi Covid 19 melanda kondisi ini masih berlangsung sampai dengan tahun 2023 belum dilakukan penyesuaian” tambahnya .

Tentu hal ini menyebabkan masih rendah nya NJOP Bumi atau Tanah di Kota Tanjungpinang, namun nilai transaksi lebih tinggi dari NJOP, masih ada NJOP yang di bawah 10.000 per meternya di Kota Tanjungpinang ini.

” kami mohon maaf atas pelayanan BPPRD tentunya akan terhambat dikarenakan adanya perubahan nomenklatur dari Peraturan Daerah. Besar harapan kami agar masyarakat Kota Tanjungpinang dapat mendukung akan penyesuaian NJOP ini dan Perubahan Tarif PBB – P2 sesuai Undang – Undang serta Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang, dimana penerimaan dari Pajak Daerah tentunya kembali kepada pembangunan di Kota Tanjungpinang” ungkapnya.