KEPRIONLINE.CO.ID, NASIONAL – Akhirnya nasib Irjen Ferdy Sambo diputuskan dalam sidang kode etik.
Ferdy Sambo telah resmi selesai melaksanakan sidang kode etik buntut kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Jumat (26/8/2022) malam.
Hasilnya, Polri resmi melakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Ferdy Sambo.
“Memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Kabaintelkam Polri, Komjen Pol Ahmad Dofiri sebagai pimpinan sidang, Jumat (26/8/2022).
Sebelumnya, nasib Ferdy Sambo akan ditentukan melalui sidang kode etik yang digelar oleh Komisi Kode Etik Polisi (KKEP), Jumat (26/8/2022).
Sambo datang dengan menggunakan seragam PDH lengkap dalam sidang kode etik itu dimulai sejak pukul 09.25 WIB.
Dalam sidang tersebut, terdapat 15 saksi yang akan didengarkan keterangannya dalam sidang kode etik Ferdy Sambo
Berdasarkan informasi Tribunnews, berikut daftar nama lengkap 15 saksi yang diperiksa di sidang Irjen Ferdy Sambo:
- HK (Brigjen Hendra Kurniawan)
- BA (Brigjen Benny Ali)
- AN (Kombes Agus Nurpatria)
- S (Kombes Susanto)
- BH (Kombes Budhi Herdi)
- RS (AKBP Ridwan Soplanit)
- AR (AKBP Arif Rahman)
- ACN (AKBP Arif Cahya)
- CP (Kompol Chuk Putranto)
- RS (AKP Rifaizal Samual)
- RR (Bripka Ricky Rizal)
- KM (Kuat Maruf)
- RE (Bharada Richard Eliezer)
- HN (saksi di luar patsus)
- MB (saksi di luar patsus)
Hasil Sidang Kode Etik Ditentukan Hari Kamis
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan keputusan sidang etik dan profesi Irjen Ferdy Sambo harus langsung ditentukan pada Kamis (25/8/2022).
“Ya akan ditentikan hari ini juga. Karena sesuai dengan perintah Pak kapolri semuanya berjalan secara paralel dan harus cepat,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (25/8/2022).
Di sisi lain, Dedi menturukan proses penyidikan yang dilakukan oleh Timsus terkait para tersangka pembunuhan Brigadir J sudah dilimpahkan tahap I kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Ia menuturkan pihaknya juga berkomitmen untuk menyelesaikan perkara ini secepatnya. Termasuk, penanganan anggota-anggota yang dinilai telah merintangi penyidikan atau obstruction of justice.
“Itu juga perintah Bapak Kapolri harus cepat berkas perkaranya dilimpahkan ke JPU. Kemudian satu lagi tim sidik dari Direktorat Siber itu menangani kasus atau pidana obstruction of justice. Itu juga harus dipercepat prosesnya,” pungkasnya. (SUMBER: TRIBUN-MEDAN.com).
