Keprionline.co.id, Batam – Tokoh masyarakat Indonesia Timur di Kota Batam, Moody Arnold Timisela, menyampaikan kegelisahan mendalam atas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pulau Batam. Ia menegaskan, program yang digagas Presiden Prabowo Subianto sejatinya adalah kebijakan mulia dan strategis untuk menjamin masa depan anak-anak bangsa. Namun, niat baik tersebut terancam tercoreng oleh pelaksanaan di lapangan yang dinilai tidak adil dan jauh dari standar gizi.
“Ini bulan puasa, kami paham. Tapi puasa tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas gizi anak-anak,” tegas Moody, Kamis (26/02/2026).
Menurutnya, fakta di Batam menunjukkan adanya perlakuan yang tidak setara antar sekolah. Salah satunya di Sekolah Kristen Basic di Batam Center, justru diberikan makanan kering yang minim nilai gizi.
Moody mencontohkan kasus di Sekolah Kristen Basic di Batam Centre. Cucu beliau pulang membawa paket MBG karena tidak dimakan di sekolah.
“Saya sendiri yang melihat isinya di rumah. Hanya satu potong roti kecil dibungkus plastik, satu buah salak, satu kerupuk mirip emping, dan satu cup puding kecil. Lebih parah lagi, pudingnya berminyak,” ujarnya dengan nada kecewa. Kondisi ini, menurutnya, bukan sekadar soal selera anak, melainkan menyangkut kebersihan dapur dan keamanan pangan.
Ia menilai, jika dihitung secara wajar, nilai makanan tersebut bahkan tidak sampai Rp5.000. “Ini program negara, bukan program coba-coba. Di mana ahli gizinya? Siapa pengelola dapurnya? Masa anak-anak sekolah hanya diberi makanan kering seperti ini?” kritik Moody. Ia khawatir ada praktik pengelolaan yang lebih berorientasi pada keuntungan dibanding tanggung jawab gizi.
Yang paling ia sesalkan, muncul kesan adanya pembenaran karena faktor mayoritas dan minoritas. “Kalau ini benar terjadi, maka ini keliru dan berbahaya. Program negara tidak boleh membeda-bedakan anak-anak hanya karena latar belakang agama. Semua anak Indonesia punya hak yang sama atas makanan bergizi,” tegasnya.
Atas dasar itu, Moody Arnold Timisela secara terbuka memohon perhatian serius kepada Polda Kepulauan Riau dan Polresta Barelang. Ia meminta Kapolda Kepri dan Kapolresta Barelang meluangkan waktu untuk turun langsung mengecek dapur-dapur penyedia MBG, khususnya yang melayani sekolah-sekolah Kristen di Batam Center dan sekitarnya.
“Program ini jangan sampai mempermalukan Presiden. Jangan sampai kebijakan besar yang niatnya mulia justru rusak karena ulah pengelola dapur yang hanya mencari untung. Ini soal masa depan anak-anak kita,” pungkas Moody.
Ia menegaskan, kritik ini bukan serangan, melainkan peringatan keras demi perbaikan. “Kalau MBG mau berhasil, pengawasan harus tegas. Negara harus hadir sampai ke dapur-dapur. Anak-anak tidak boleh jadi korban kelalaian,” ujarnya
Moody menegaskan, persoalan ini tidak boleh dianggap sepele atau ditutup dengan klarifikasi administratif semata. Menurutnya, ketika negara sudah menganggarkan dana dan memberi kepercayaan kepada pengelola dapur, maka standar kualitas tidak boleh ditawar.
“Kalau anak-anak disuguhi makanan yang nilainya bahkan tidak sampai lima ribu rupiah, ini patut diduga ada pengurangan kualitas yang disengaja. Ini bukan lagi kelalaian teknis, tapi potensi penyimpangan,” ujarnya tegas.
Ia mengingatkan, dapur MBG bukan dapur rumah tangga, melainkan bagian dari sistem negara. Setiap menu yang keluar seharusnya melalui perhitungan gizi, pengawasan kebersihan, dan evaluasi rutin. “Di sini aparat penegak hukum harus hadir. Jangan menunggu ada korban kesehatan baru bergerak,” kata Moody dengan nada keras.
Moody juga menegaskan bahwa bila persoalan ini dibiarkan berlarut-larut, maka kepercayaan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis akan runtuh dengan sendirinya. Padahal, program ini adalah salah satu kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan generasi emas Indonesia.
“Jangan biarkan keserakahan di tingkat bawah merusak visi besar Presiden. Anak-anak sekolah bukan objek bisnis. Mereka adalah masa depan bangsa,” tutupnya dengan nada penuh keprihatinan dan peringatan keras (oky).
