KSP Pasar Induk Jodoh Disorot, LSM Desak DPRD Batam Usut Dugaan Monopoli

Keprionline.co.id, Batam – Proyek kerja sama pemanfaatan (KSP) pembangunan dan operasional Pasar Induk Jodoh yang digagas Pemerintah Kota Batam kini menuai sorotan. Kerja sama antara Pemko Batam dan PT Usaha Jaya Karya Makmur (PT UJKM) tersebut dinilai perlu dikaji ulang terkait aspek transparansi dan kepatuhan hukum.

Perjanjian KSP itu sebelumnya ditandatangani langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, pada Selasa (17/3/2025). Proyek ini diproyeksikan menjadi pusat distribusi komoditas strategis sekaligus mendorong modernisasi sistem perdagangan di Batam.

Namun, Ketua Aliansi LSM Ormas Peduli Kepri, Ismail Ratusimbangan, menilai terdapat sejumlah kejanggalan, terutama dalam proses penunjukan mitra kerja sama. Ia mempertanyakan apakah PT UJKM dipilih melalui mekanisme terbuka dan kompetitif sebagaimana prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Jika penunjukan dilakukan tanpa tender terbuka, ini berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha sehat dan membuka dugaan monopoli,” ujarnya. Ismail menegaskan bahwa pemanfaatan aset daerah tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Ia juga meminta kejelasan terkait dasar hukum kerja sama, masa kontrak, serta skema pembagian keuntungan antara pemerintah dan pihak swasta.

Selain itu, ia mendorong DPRD Kota Batam untuk melakukan investigasi terbuka guna memastikan tidak ada pelanggaran administratif maupun potensi kerugian negara. Menurutnya, pengawasan legislatif sangat penting dalam setiap kebijakan strategis yang menyangkut aset publik.

LSM juga menyoroti perlunya pelaporan kerja sama kepada pemerintah pusat serta keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk instansi lingkungan hidup, agar proyek berjalan sesuai kajian teknis dan dampak yang telah direncanakan.

Lebih jauh, Ismail mengingatkan potensi persoalan hukum di masa depan jika kerja sama tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ia bahkan mendorong audit menyeluruh terhadap pengelolaan pasar di Batam untuk mengantisipasi kebocoran pendapatan daerah dari sektor retribusi.

Batam sangat bergantung pada pajak dan retribusi. Jika ada kebocoran, tentu akan berdampak pada pembangunan daerah,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Ismail berencana mengagendakan pertemuan langsung dengan Wali Kota Batam guna meminta klarifikasi menyeluruh terkait proyek tersebut. Ia berharap dialog terbuka dapat menjadi langkah evaluasi agar KSP Pasar Induk Jodoh berjalan sesuai prinsip good governance.

Kini, proyek Pasar Induk Jodoh tidak hanya menjadi simbol pembangunan ekonomi, tetapi juga ujian komitmen Pemko Batam dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik. (Oky).