Keprionline.co.id, Natuna – Kabupaten Natuna hingga saat ini memiliki 144 Tower Base Transceiver Station (BTS) yang tersebar di 17 Kecamatan. Namun dari jumlah tersebut tidak semua memiliki jaringan seluler terutama jaringan internet. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Natuna hingga kini belum merdeka sinyal.
Menanggapi kondisi ini Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika, Kemenkopolhukam, Marsma TNI, Budi Eko Pratomo, usai melakukan audiensi dengan Pemkab Natuna, Bakti Kominfo, Perwakilan Provider, dan PLN, di Network Operational Centre (NOC), Bandarsyah, kepada awak media mengatakan, bahwa pihaknya tidak dapat memutuskan kesalahan berada pada Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), atau pada pemilik provider seluler.
Namun pihaknya berjanji untuk menanyakan keseriusan dari para provider yang berada di Natuna dalam melayani konsumen.
“Saya tidak dapat memutuskan atau mengatakan kesalahan berada pada siapa, akan tetapi saya akan memanggil para provider yang melayanai komunikasi di Natuna untuk menanyakan keseriusan mereka dalam melayani konsumen didaerah ini. Karena kita ketahui bahwa saat ini seperti Pulau Midai dan Pulau Laut masih sulit sinyal, ini menandakan bahwa Natuna belum merdeka sinyal,” jelas Marsma TNI Budi Eko Pratomo. Kamis (2/11/2023)
Sebagai wilayah perbatasan seharusnya jaringan komunikasi terutama internet didaerah ini menjadi prioritas, namun pada kenyataannya masih ada beberapa wilayah yang belum memiliki jaringan yang baik.
Selain memanggil pemilik provider, Marsma TNI Budi Eko Pratomo mengatakan, pihaknya akan mendesak Kementrian Komunikasi dan Informatika agar memperbaiki jaringan komunikasi seluler di Natuna.
Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika, Kemenkopolhukam, Marsma TNI Budi Eko Pratomo menambahkan, jika pihaknya menilai kendala komunikasi seluler dan internet di Natuna kendala utamanya ada pada kapasitas yang dimiliki oleh setiap provider.
Karena dengan kapasitas rendah, sementara jumlah pemakai melebihi kouta kapasitas akan berdampak pada jaringan yang ada.
“Jika saya melihat kendala utama yang terjadi di Natuna adalah kapasitas, dimana kapasitas tidak mencukupi untuk jumlah pelanggan yang terus bertambah, mekipun ada solusi – solusi jangka pendek namjn solusi untjk jangka panjang juga harus ada,” tambah Marsma TNI Budi Eko Pratomo.
Solusi jangka panjang yang dimaksud oleh Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika, Kemenkopolhukam, Marsma TNI Budi Eko Pratomo, seperti pemasangan kabel fiber optik bawah laut yang membuat jaringan lebih stabil.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan pengendalian, Kemenkopolhukam tidak dapat memerintah kepada Kominfo atau propvider untuk menggesa pembangunan komumikasi seluler dan internet di Natuna, namun pihaknya akan mendesak lembaga tersebut agar dapat sesegera mungkin mengatasi masalah jaringan seluler dan internet didaerah ini. (Red)
