KEPRIONLINE,CO,ID,BATAM – Pembubaran pengawas BU BP Batam terbilang aneh, pasalnya bagaimana mungkin kalangan profesi bisa dimentahkan kembali atas dasar sebuah rekomendasi, sementara seorang Kepala BP Batam memiliki dan dilengkapi dengan hak diskresi”, ungkap aktivis 98 Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Rahmad Kurniawan kepada keprionline, Selasa (08/06/2021)..
Artinya pernyataan Ketua Ombudsman Kepri, Lagat Siadari yang menyebut Peraturan Kepala (Perka) BP Batam, terkait pembentukan Pengawas Badan Usaha (BU) di BP Batam cacat hukum.
Tegasnya
Menurut Rahmad, hak, kewajiban dan diskresi pejabat pemerintahan telah diatur dalam UU No 30 Tahun 2014 dan ini yang digunakan Kepala BP Batam dalam membentuk pengawas BP Batam.
Dikatakan Rahmad, tindakan yang dilakukan Lagat Siadari terindikasi ada kepentingan pihak tertentu atau patut diduga ada pesanan pihak tertentu.
Disamping itu, Rahmad juga menuding desakan pembubaran pengawas BP Batam terindikasi adanya ketidak puasan dan ketakutan oknum tertentu terhadap ditunjuknya pihak-pihak profesional di dalam sistem pengawasan BP Batam.
Menyikapi hal ini, Rahmad meminta agar Ombudsman Kepri bertindak lebih profesional dalam menganalisa persoalan ini, karena pengawas yang diangkat di BP Batam berasal dari kalangan profesi, bukan dari kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Dalam hal ini, Rahmad juga menyoroti Kepala Biro Hukum BP Batam yang lemah dalam menganalisa sebuah masalah hukum.
Seharusnya kata Rahmad, kepala Biro Hukum harus bisa mengantisipasi hal ini dari aspek hukum. Artinya kata Rahmad, dengan mencuatnya permasalahan ini, yang paling bertanggungjawab adalah kepala Biro hukum BP Batam.
“Dalam permasalahan ini yang paling bertanggungjawab adalah Kepala Biro hukum BP Batam. Jika ada pembatalan dan pencopotan pengawas, maka Kepala biro hukum BP juga harus dicopot,” tegas Rahmad. (*/oki)






