Keprionline.co.id, KARIMUN – Pemerintah Kabupaten Karimun berencana mentransformasi layanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dengan mengintegrasikannya ke dalam enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat pelayanan dasar kepada masyarakat sekaligus mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Rencana tersebut disampaikan Bupati Karimun, Iskandarsyah, saat membuka Pertemuan Advokasi Penyusunan Program Bersama Tim Pembina Posyandu di Hotel Aston Karimun, Kamis (2/7/2026).
Menurut Iskandarsyah, revitalisasi Posyandu dilakukan untuk memperluas cakupan layanan yang sebelumnya lebih berfokus pada kesehatan bayi dan balita menjadi pelayanan terpadu bagi seluruh siklus kehidupan, mulai dari ibu hamil, anak-anak, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia (lansia).
“Pelayanan Posyandu saat ini cakupannya sangat luas. Melalui pertemuan ini, kami mengumpulkan seluruh pihak terkait agar program Posyandu dapat terintegrasi dengan enam Standar Pelayanan Minimal dalam perencanaan daerah,” ujar Iskandarsyah.
Ia menjelaskan, enam SPM yang akan diintegrasikan meliputi sektor Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Perumahan Rakyat, Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Satpol PP, serta bidang Sosial.
Menurutnya, sinergi lintas sektor tersebut bertujuan menghadirkan pelayanan yang lebih terpadu dan efektif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Iskandarsyah menegaskan, sasaran utama dari integrasi program tersebut adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tercermin melalui kenaikan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karimun.
“Muara dari keterpaduan ini adalah peningkatan IPM yang digambarkan melalui tiga aspek utama, yaitu kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Melalui transformasi ini, Pemerintah Kabupaten Karimun berharap Posyandu dapat semakin berperan sebagai ujung tombak pelayanan dasar di tingkat masyarakat sekaligus menjadi pusat koordinasi berbagai program pembangunan yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. (Gordon)
