KEPRIONLINE,CO,ID,NASIONAL – Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (Padma Indonesia) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menunda pelantikan Walikota Batam, Muhammad Rudi, menunggu kepastian hukum yang menjeratnya terkait kasus dugaan pemalsuan ijazah .
Direktur PADMA INDONESIA Klemens Makasar telah menyampaikan surat permohonan tersebut kepada Mendagri hari ini (9/3). Sebagai pejabat publik, Rudi telah melampirkan ijazah sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adhy Niaga sebagai persyaratan untuk menjadi pejabat publik di antaranya ijazah yang dilampirkan ke KPU Batam.
Padma Indonesia menegaskan, pejabat publik perlu menjaga integritas dan moral politik dalam penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus menjunjung tinggi asas-asas pelayanan publik dan prinsip-prinsip pelayanan publik.
Aktivis pendidikan Paulus Lein telah melaporkan kasus dugaan pemalsuan ijazah oleh Walikota Batam Muhammad Rudi pada Selasa (26/1) kepada Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim). Surat ditujukan kepada Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. (sumber enbeindonesia)
