JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Anti-Corruption Unit (ACU) Kamboja serta didukung penuh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), secara resmi membuka ASEAN Parties Againts Corruption (ASEAN-PAC) Capacity Building Workhsop. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari pada tanggal 30 s.d 31 Mei 2023 di Jakarta.
Workshop ini bertujuan untuk memperkuat strategi pencegahan korupsi dan pendidikan negara-negara Asia Tenggara, melalui pembelajaran dan diskusi dengan para ahli dan organisasi masyarakat sipil.
Pembahasan sejumlah elemen dari langkah-langkah pencegahan korupsi yang dimandatkan oleh United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), seperti partisipasi publik, pencegahan korupsi dalam pengadaan, pendidikan anti-korupsi, dan penguatan transparansi serta akuntabilitas jabatan publik.
Ketua KPK Firli Bahuri dalam pidato pembukaannya menyampaikan, forum ASEAN-PAC tahun ini mengusung tema ‘Anti-Corruption Education and Corruption Prevention Strategies on a National Scale’.
Tema ini memiliki makna bahwa seluruh negara-neara di ASEAN harus meningkatkan ekosistem antikorupsi di negara masing-masing.
“Caranya dengan melakukan pendidikan antikorupsi, partisipasi publik, dan peningkatan pencegahan korupsi di sektor public dengan menggunakan teknologi di era digital,” kata Firli di Ballroom Diponegoro-Imam Bonjol, Mandarin Oriental Hotel, Selasa (30/5).
Firli menjelaskan, tema ASEAN-PAC kali ini sangat mirip dengan strategi Trisula Pemberantasan Korupsi yang saat ini diterapkan KPK di Indonesia.
Dalam pandangan Indonesia, pemberantasan korupsi tidak hanya berbicara tentang penegakan hukum saja, namun harus dibarengi dengan pendidikan antikorupsi dan langkah pencegahan.
Sebagai tuan rumah penyelenggara ASEAN-PAC 2023, Indonesia menilai dua poin baik pendidikan dan pencegahan yang berjalan secara simultan akan membuat pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif.
Pada poin pendidikan, Indonesia secara aktif mengupayakan pembentukan ekosistem pendidikan antikorupsi dengan mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan.
Selain itu, KPK juga melakukan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Pemerintah Daerah untuk mengembangkan peraturan yang diperlukan untuk mempromosikan pendidikan antikorupsi.
Terkait pencegahan korupsi, setiap tahun KPK melakukan pemetaan risiko korupsi lintas Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang rawan korupsi.
“Hal ini memungkinkan kami untuk mengevaluasi keefektifan langkah-langkah antikorupsi kami, dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik,” kata Firli.
Pada forum ini Firli juga menyatakan komitmen KPK RI untuk terus mendukung dan membantu sesama negara-negara ASEAN, untuk saling bekerja sama memperkuat kapasitas kelembagaan masing-masing anggota.
“Melalui workshop ini, kami berharap tidak ada negara di ASEAN yang tertinggal dan bersama-sama memerangi korupsi, meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, dan memajukan tata kelola yang baik di kawasan ASEAN,” kata Firli.
Vice President Anti-Corruption Unit (ACU) Kamboja H. E. Yonn Sinat menjelaskan, forum ini akan memberikan manfaat bagi seluruh delegasi peserta.
Sebagai Chair ASEAN-PAC 2023, ACU memandang korupsi memiliki dampak negatif dan buruk bagi masyarakat dan lembaga. Tentunya, diperlukan kerja efektif dan efisien agar pemberantasan korupsi berjalan optimal.
“Workhsop ini memberikan kesempatan yang baik bagi para peserta dan pembicara untuk bertukar pikiran serta pengetahuan tentang antikorupsi. Peserta juga bisa belajar dari satu sama lain, berdiskusi, dan berbagi pelajaran dan praktik baik tentang topik yang diberikan,” kata Yonn Sinat.
Selama dua hari workshop akan dibagi menjadi tujuh sesi. Sesi pertama, dengan tema Increasing Public Participation in the Anti-Corruption Efforts including through te Use of Digital Teknologis;
Kedua, Best Practices and Lesson Learned in Creating Anti-Corruption Ecosystem in the Education Sector and Framework for Anti-Corruption Education.
Ketiga, Framework for Creating Anti-Corruption Ecosystem in the Education Sector; keempat, Framework for Creating Anti-Corruption Ecosystem in the Education Sector; kelima, Public Sector Integrity Measurement; keenam, Corruption Prevention and Enhancing Transparency in the Government Procurement; ketujuh: Group Discussion on Lesson Learned and Best Practices on Anti-Corruption Education and Corruption Prevention in the ASEAN Countries.
Hadir dalam forum ini delagasi perwakilan dari masing-masing negara ASEAN yakni, Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Hadir pula perwakilan dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai mitra kerja ASEAN-PAC, dan perwakilan negara Timor Leste sebagai observer.
