KEPRIONLINE,CO,ID,BATAM – Kondisi di BP Batam semakin tak karuan, apa penyebabnya? lagi-lagi saya mendapati informasi, staf pengusaha yang akan mengurus dokumen di BP Batam dianggap calo oleh Kepala BP Batam. Ini informasi A1 yang saya dapati, ungkap Ketua Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) Tohom Sinaga kepada keprionline.
“Saya melihat Kepala BP Batam saat ini asal ngomong, pasalnya pengurus dokumen perusahan di anggap calo dan tidak perlu di layani”. Katanya
Cobalah berpikir dengan logika, pegawai salah satu perusahaan yang ingin mengurus dokumen ownernya dianggap seorang calo, dan akhirnya dokumen tak kunjung terealisasi, karna bukan ownernya sendiri yang ngurus. Ini sudah tidak masuk akal lagi.
Artinya investasi masuk ke Kota Batam terganjal karna berpikiran yang mengurus calo-calo, padahal mereka suruhan ownernya. Cetusnya
“Itulah isu yang berkembang di BP Batam, ini bukan sebuah opini namun memang ini kenyataan yang terjadi di BP Batam, informasi ini baru saya terima dan bisa dipertanggung jawabkan, tegas Tohom.
Janganlah seorang pimpinan berpikir dangkal, berpikirlah bagaimana menciptakan iklim investasi yang terbuka lebar di Kota Batam ini. imbuhnya
“Masa Kepala BP Batam mau nya segala urusan perijinan atau pun pengalokasian lahan harus investor perusahan langsung yang harus bertemu kepala BP Batam, ini maksudnya apa”, karna kalau berpikir ke arah negatif, apakah ini yang dinamakan sistem klik pimpinan sarat dengan negosiasi”. Beber Tohom
Dan artinya juga untuk apa sistim OSS itu di sosialisasikan, kalau ujung-ujung nya bicara di atas meja juga,”. Sehingga bisa dibilang kinerja dan sistem klik pimpinan dibuat kepala BP Batam suda tidak benar. tegasnya.
Tohom menjelaskan lagi, salah seorang pengurus dokumen perusahan yang tidak mau di sebutkan namanya, menyampaikan. “Sangat heran melihat kelakuan kepala BP Batam, masak kami di sebut calo”. Kami bukan calo, kami ini staf di perusahaan tersebut dalam pengurusan dokumen di perusahan kami, dan kami bekerja sesuai arahan pimpinan untuk keperluan perusahan”, ucapnya
Oleh sebab itu Tohom berharap kedepannya ada perubahan di BP Batam. Kan sudah ada aturannya di BP Batam, dan ada juga komitmennya jika perijinan atau pun pengalokasian lahan yang di berikan tidak di kerjakan maka pihak BP Batam dapat mencabut atau membatalkannya. Profisional lah dalam bekerja. Ujarnya
“BP Batam punya hak untuk mencabut atau membatal kan atas ijin atau alokasi lahan bila tidak sesuai kesepakatan. Disini sudah jelas aturan dan komitmen, kenapa lagi harus klik pimpinan?, Jadi saya menilai klik pimpinan ini sama dengan negoisasi”. Tutup Tohom. (Oki)
