JAKARTA – Belanja berkualitas menjadi instrumen penting dalam mentransformasi ekonomi Indonesia. Presiden Joko Widodo kerap menginstruksikan agar kualitas belanja dapat terus ditingkatkan.
Upaya tersebut dilakukan tidak hanya melalui pengendalian belanja yang lebih efisien dan produktif. Namun, juga berfokus pada kegiatan yang mendukung prioritas nasional, serta menghasilkan efek berganda terhadap perekonomian.
Meski demikian, disparitas kualitas belanja antara pusat dan daerah masih terus terjadi. Hampir sepertiga belanja APBN diperuntukkan transfer ke daerah (TKD) yang bertujuan memperkuat kualitas fiskal daerah dalam mengakselerasi dan memeratakan pembangunan.
Lalu, dapat berkontribusi kepada pencapaian target pembangunan nasional. Pada APBN 2023, alokasi TKD mencapai Rp814,72 triliun dari total belanja negara yang sebesar Rp3.061 triliun. Adapun selama ini anggaran TKD masih menjadi penopang utama APBD.
Sayangnya, pertumbuhan TKD acapkali tidak diikuti dengan serapan belanja daerah yang optimal.
Penyerapan belanja daerah biasanya baru meningkat pada kuartal kedua hingga keempat. Inefesiensi belanja daerah baik dari segi kualitas, produktivitas, maupun kecepatan, menjadi aral dalam percepatan transformasi ekonomi yang diusung pemerintah.
Untuk mengatasi ihwal perilaku belanja daerah tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) menjadi solusi utama agar pemda dapat mengeksekusi belanja APBD secara responsif, optimal, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat di daerah.
