KEPRIONLINE.CO.ID, NASIONAL – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menilai program vaksin gotong royong dan vaksin individu berbayar bisa mendorong tindakan komersialisasi yang hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu.
“Setiap transaksi jual beli dalam proses ekonomi berpotensi menyebabkan terjadinya komersialisasi oleh produsen yang memproduksi vaksin dan pemerintah sebagai pembuat regulasi, terhadap konsumen dalam hal ini rakyat termasuk buruh yang menerima vaksin,” ujar Said Iqbal dalam siaran pers, Senin (12/07/2021).
Komersialisasi vaksin yang dimaksud adalah transaksi jual beli harga vaksin yang dikendalikan oleh produsen (pembuat vaksin).
Adapun beberapa alasan yang menjadi kekhawatiran KSPI itu antara lain:
Pertama, berkaca dari program rapid test untuk mendeteksi terpapar atau tidaknya seseorang dari virus Covid-19, mekanisme harga yang ada di pasaran cenderung mengikuti hukum pasar.
Awalnya pemerintah menggratiskan program rapid test tersebut, tetapi belakangan rapid test mengalami komersialisasi dengan harga yang memberatkan.
“Misalnya, adanya kewajiban rapid test sebelum naik pesawat dan kereta api, bertemu pejabat, bahkan ada buruh yang masuk kerja pun diharuskan rapid test. Bahkan perusahaan yang awalnya mengratiskan rapid test bagi buruh di tempat kerja masing-masing akhirnya setiap buruh harus melakukannya secara mandiri,” jelas Said.
Maka dari itu, Said menilai tidak menutup kemungkinan program vaksin gotong royong dan vaksin berbayar secara individu juga terjadi hal yang sama. Menurut dia, vaksin berbayar, secara tidak langsung pemerintah mengabaikan hak sehat untuk rakyat karena tidak lagi dibiayai pemerintah.
Alasan kedua, dengan melihat kemampuan keuangan tiap perusahaan dan individu yang tentunya berbeda, jumlah perusahaan menengah ke atas yang mampu membayar vaksin tidak lebih dari 10 persen dari total jumlah perusahaan di Indonesia. Dengan kata lain hanya 20 persen dari total jumlah pekerja di seluruh Indonesia yang perusahaannya mampu membayar vaksin gotong rotong tersebut. Hal itu artinya, hampir 90 persen dari total jumlah perusahaan di seluruh Indonesia atau lebih dari 80 persen dari total jumlah pekerja di Indonesia, tidak mampu membayar vaksin gotong royong.
“Maka ujungnya akan keluar kebijakan pemerintah, setiap pekerja buruh harus membayar sendiri biaya vaksin gotong royong. Jika ini terjadi apakah Kadin dan Apindo akan ikut bertanggung jawab? Jangan membuat kebijakan yang manis di depan tapi pahit di belakang bagi buruh,” tegas dia.
Jumlah buruh di Indonesia berdasarkan data BPS 2020, di sektor formal sekitar 56,4 juta orangdan informal sekitar 75 juta orang. Dengan demikian, total jumlah buruh di Indonesia ada sekitar 130 jutaan orang. Jika jumlah tersebut ditambahkan dengan keluarga buruh, maka total jumlah buruh dan keluarganya mendekati angka 200-an juta orang.
Sebagai informasi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menetapkan, harga vaksin gotong royong buatan Sinopharm adalah Rp 321.660 per dosis, ditambah tarif pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis untuk sekali penyuntikan. Untuk 2 kali penyuntikan berkisar Rp 879.140.
“Apakah seluruh perusahaan mampu membayar 200-an juta orang atau setidak-tidaknya 130-an juta buruh untuk mengikuti vaksin gotong royong? Kalau harga vaksin gotong royong Rp 800-an ribu dikalikan 130-an juta buruh, maka dana yang harus disediakan mencapai Rp 104 triliun. Begitu pula secara individu, tidak semua warga negara mempunyai kemampuan bayar secara mandiri,” tegas dia. Alasan ketiga adalah, di tengah ledakan PHK, pengurangan upah buruh, dan bayang-bayang akan resesi ekonomi yang saat ini masih mengancam pertumbuhan ekonomi, Said menilai upaya – upaya yang memberatkan buruh tentunya perlu dipikirkan masak-masak oleh pemerintah. “Intinya, KSPI mengharapkan pemerintah agar pemberian vaksin untuk buruh dan warga negara digratiskan. Karena sesuai dengan undang-undang, program vaksinasi Covid-19 ini adalah tanggung jawab negara,” ucap dia.
(Sumber: kompas.com)
