Keprionline.co.id, Kepri – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi memulai tahapan perencanaan pembangunan tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Provinsi Kepri Tahun 2027.
Kegiatan ini digelar di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Senin (2/2/2026), dan dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Luki Zaiman Prawira.
Forum Konsultasi Publik ini menjadi ruang strategis bagi Pemerintah Provinsi Kepri untuk menjaring aspirasi serta masukan dari seluruh pemangku kepentingan, guna menyempurnakan arah kebijakan dan program pembangunan daerah ke depan.
Sebanyak 700 peserta turut berpartisipasi, dengan rincian 200 peserta hadir secara luring di lokasi dan 500 peserta mengikuti secara daring melalui platform Zoom.
Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari kementerian terkait, yakni Dr. rer. nat. Jayadi dari Kementerian PPN/Bappenas RI dan Bagus Agung Herbowo dari Kementerian Dalam Negeri RI, dengan moderator Reni Yusneli dari Bappeda Provinsi Kepri.
Optimis Namun Tetap Realistis
Dalam laporannya, Kepala Bappeda Provinsi Kepri Aries Fhariandi memaparkan bahwa Ranwal RKPD Tahun 2027 disusun dengan target indikator makro yang optimis namun tetap realistis.
Fokus utama pembangunan diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“RKPD 2027 bukan sekadar dokumen rutin, melainkan instrumen strategis untuk menjawab tantangan global dan lokal. Kita fokus pada transformasi ekonomi yang berkelanjutan serta pemerataan kesejahteraan di seluruh kabupaten dan kota,” kata Aries.
Tema pembangunan RKPD Provinsi Kepri Tahun 2027 ditetapkan pada fokus “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan melalui Penguatan Literasi Digital”.
“Tema ini akan menjadi pijakan utama dalam penyusunan program dan kegiatan pemerintah daerah di tahun 2027,” ujar Aries.
Untuk sektor makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri pada tahun 2027 diproyeksikan berada pada kisaran 5,23 hingga 6,10 persen.
“Target ini diharapkan dapat dicapai melalui penguatan investasi, khususnya pada sektor industri pengolahan dan jasa kemaritiman,” imbuhnya.
Sejalan dengan itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita ditargetkan meningkat hingga Rp164 juta, dengan penekanan pada peningkatan produktivitas masyarakat agar mencerminkan daya beli riil.
Pada bidang pembangunan manusia, Pemerintah Provinsi Kepri menargetkan IPM mencapai 77,53 poin. Target tersebut akan didorong melalui intervensi berkelanjutan di sektor pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, tingkat kemiskinan ditargetkan turun hingga 4,50 persen melalui strategi sinkronisasi data penerima bantuan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pesisir.
Untuk ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan menurun menjadi 5,45 persen. Upaya ini akan didukung dengan penguatan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri, terutama di kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), agar penyerapan tenaga kerja lokal semakin optimal.
Sementara itu, Indeks Gini ditargetkan berada pada angka 0,332 poin sebagai upaya menjaga pemerataan pendapatan antarwilayah.
Aries juga menekankan pentingnya Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Ranwal RKPD 2027 sebagai alat ukur efektivitas pembangunan yang harus dicapai oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Prioritas pembangunan Provinsi Kepri Tahun 2027 difokuskan pada penguatan ketahanan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemantapan infrastruktur wilayah.
“Sinergi antara target makro dan prioritas pembangunan inilah yang menjadi kunci untuk mewujudkan Kepulauan Riau yang berdaya saing global,” pungkasnya.
Sinergi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah
Sementara itu, Pj Sekda Kepri Luki Zaiman menegaskan bahwa pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah agar setiap program yang direncanakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Partisipasi publik hari ini sangat penting. Kita ingin memastikan bahwa RKPD 2027 benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Kepri, dari Natuna hingga Karimun,” tegas Luki.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dilakukan penandatanganan Berita Acara Konsultasi Publik Ranwal RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 oleh Sekretaris Daerah, DPRD Provinsi Kepri, Kepala Bappeda, perwakilan OPD, Bappeda kabupaten/kota se-Kepri, akademisi, tokoh masyarakat, serta pimpinan organisasi.
Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi diskusi interaktif yang menghasilkan berbagai masukan konstruktif. Seluruh masukan tersebut akan diintegrasikan ke dalam dokumen RKPD sebelum memasuki tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Kepulauan Riau. ( Humas Pemko Pemrov Kepri Ky)
