Keprionlline.co.id, Advetorial – Anggota DPRD Karimun melakukan kunjungan kerja ke Kanwilsus DJBC Kepri di Tanjungbalai Karimun, Selasa (19/8/2025).
Kehadiran Ketua DPRD Karimun Raja Rafiza bersama rombongan Komisi I diterima Kakanwilsus Adhang Noegroho Adhi beserta jajaran.
Ketua DPRD Karimun Raja Rafiza mengatakan, kunjungan kerja ke Kanwilsus Bea Cukai Kepri untuk bertukar pikiran terkait persoalan kelangkaan sembako, khususnya beras di Bumi Berazam.
Mengingat, jalur masuknya distribusi sembako dari luar ke Karimun tidak terlepas dari peran Bea Cukai. Pada perinsipnya, pihak Bea Cukai mendukung ketahan pangan di Karimun.
“Mereka (BC, red), sangat mendukung ketahanan pangan. Satu sisi, mereka juga harus menjalankan undang-undang bahwa ada kepabeanan yang harus dipenuhi,” papar Rafiza kepada awak media.
Indikator kelangkaan sembako sangat berkaitan dengan tupoksi Bea dan Cukai. Oleh karenanya, DPRD meminta kelonggaran agar distribusi sembako dari Batam sebagai kawasan FTZ bisa masuk ke Karimun.
“Kami memohon kepada Bea Cukai bagaimana bisa memberikan kelonggaran kepada masyarakat Karimun agar bisa membawa sembako dari Batam,” imbuh kader Golkar ini.
Wakil Ketua II DPRD Karimun Adi Hermawan membenarkan, kelangkaan beras premium di Karimun.
Wakil Ketua II Adi Hermawan dan Ketua Komisi I Anwar.
Sama seperti Ketua DPRD, Adi pun meminta kebijakan Bea dan Cukai agar memberikan kelonggaran distribusi sembako dari Batam.
“Kami tadi meminta kepada Bea Cukai, untuk jangka pendek agar beras premium lokal dari Batam dapat diprioritaskan dulu untuk masyarakat Karimun,” jelasnya.
Sedangkan Ketua Komisi I Anwar menyinggung kelangkaan beras premium berkaitan dengan kelangsungan program presiden Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Sekarang ini kelangkaan beras yang terjadi di Kabupaten Karimun yaitu beras premium. Makanya saya sampaikan kepada Kakanwil untuk mendukung MBG, dan tentunya berasnya harus Premium,” sebutnya.
Sementara Kakanwil DJBC Kepri Adhang Noegroho Adhi menyampaikan, bersama Pemkab Karimun telah melakukan pembahasan di tingkat kementerian, Bulog, dan stakeholder terkait.
“Melalui kerjasama lintas instansi ini, kita harapkan ketersediaan pasokan beras terpenuhi. Terpenting, kestabilitasan bahan pokok tetap terjaga,” tegas Kakanwil DJBC. (advertorial)
