Keprionline.co.id, TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) terus mendorong percepatan pemerataan infrastruktur telekomunikasi guna mengatasi masih banyaknya wilayah yang belum terjangkau layanan komunikasi. Sedikitnya terdapat 207 lokasi blankspot dan poor coverage yang tersebar di tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, saat memaparkan Dokumen Usulan Penguatan Sinyal Telekomunikasi dan Penanganan Area Blankspot dalam rapat bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Menurut Nyanyang, kondisi geografis Kepri yang terdiri dari ribuan pulau menyebabkan masih banyak kawasan, khususnya di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Kepulauan Anambas, belum menikmati layanan telekomunikasi yang memadai.
“Ini menjadikan Provinsi Kepulauan Riau belum merdeka secara komunikasi dikarenakan keterbatasan sinyal,” ujar Nyanyang.
Ia menjelaskan, Pemprov Kepri mengusulkan percepatan pemerataan digital melalui pembangunan Base Transceiver Station (BTS) baru di kawasan permukiman blankspot, peningkatan kapasitas jaringan menjadi 4G dan 5G pada infrastruktur yang sudah tersedia, serta penyediaan layanan internet berbasis satelit untuk wilayah terpencil dan terluar.
Penguatan jaringan telekomunikasi tersebut juga menjadi bagian penting dalam mendukung Program Desa Nelayan Merah Putih yang membutuhkan akses komunikasi GSM, internet, serta dukungan kelistrikan untuk operasional fasilitas pendukung, termasuk cool storage.
Usulan Pemprov Kepri mendapat tanggapan positif dari Sekretaris BNPP, Komjen Pol Makhruzi Rahman. Ia menegaskan pembangunan infrastruktur telekomunikasi harus berjalan seiring dengan peningkatan rasio elektrifikasi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal.
“Begitu pula sebaliknya. Dengan ini akan digagas pembangunan dan penguatan infrastruktur yang saling mendukung,” kata Makhruzi.
Ia juga menugaskan deputi terkait untuk segera menindaklanjuti persoalan elektrifikasi dan cakupan sinyal di wilayah Kepri bersama kementerian terkait di tingkat pusat. Selain itu, Makhruzi mengusulkan pembukaan rute penerbangan penghubung kawasan perbatasan, yakni Serasan–Anambas–Kuching–Sambas, sebagai upaya memperkuat konektivitas antara Indonesia dan Malaysia.
Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Singapura, Pemprov Kepri menilai penguatan infrastruktur digital menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan daya saing daerah. Dengan jaringan telekomunikasi yang lebih baik, pelaku UMKM, sektor pariwisata, hingga ekonomi digital diharapkan mampu memanfaatkan peluang pasar internasional dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Langkah tersebut juga sejalan dengan Misi Keempat Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau periode 2025–2030, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, berbasis teknologi informasi, dan berorientasi pada pelayanan publik. (Gordon)
