KEPRIONLINE.CO.ID, KARIMUN – Bupati Karimun Bpk. Dr. H. Aunur Rafiq, M.Si membuka secara resmi Rakor Pimpinan PGRI Kabupaten Karimun dengan mengusung tema “Pentingnya Kreatifitas dan Dedikasi Guru Menuju Indonesia Maju.”
Rapat dilakukan di Gedung PGRI Karimun, Kamis (2/9/2021) yang dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati Anwar Hasyim, M.Si., PLH Kadis Pendidikan, Kepala BKSDM, Kepala BPKAD, Kabid Baperlitbang dan Ketua PGRI Karimun, serta PC Guru se-Kabupaten Karimun.
Rakor PGRI tersebut Selain membahas program-program kerja PGRI kedepan, di kesempatan rakor itu juga membahas Persoalan tentang kebijakan yang akhir-akhir ini menimbulkan problematika pada sebagian para guru honorer Kabupaten Karimun.
“Tentu saja dengan harapan bahwa kebijakan yang dengan terpaksa dilakukan Pemda saat ini. Mudah-mudahan ada perubahan ditahun depan. Tapi untuk sementara ini, karena memang kondisi Kabupaten kita saat ini, Alhamdulillah kawan-kawan kita sudah sangat memahami,” kata Muhammad Khudri selaku ketua PGRI Karimun.
Menurutnya, para guru maupun guru honorer saat ini masih banyak yang misinformasi terhadap kondisi Kabupaten saat ini, namun seteleh mendengar langsung dari penjelasan Bupati Karimun, M. Khudri selaku ketua PGRI mengapresiasi dan berterimakasih kepada Bupati Karimun yang lebih memilih mempertahankan Guru Honorer daripada merumahkan meski sedang mengalami kesulitan anggaran.
“Kami saat ini sangat bersyukur dan berterimakasih kepada Bupati Karimun dan Pemda dalam situasi yang sangat sulit ini, beliau tetap mempertahankan para honorer kita,” ungkap M. Khudri.
Mengingat, apa bila Bupati lebih memilih merumahkan Honorer yang jumlahnya ribuan itu sama saja menambah angka pengangguran di Kabupaten Karimun.
“Coba kita bayangkan kalau sempat di PHK seperti di daerah-daerah lain, berapa ribu kawan-kawan kita akan menganggur, tentu ini menjadi pertimbangan yang sangat mandalam Pak Bupati, Alhamdulillah ini patut kami syukuri.” Tutup M. Khudri.
Sementara itu, Bupati Karimun mengatakan kebijakan ini kita ambil dengan menurunkan honor atau gaji bagi honorer baik guru honorer maupun tunjangan guru, sesuai dengan ketidak mampuan keuangan daerah untuk mengakomodir seluruhnya.
Sementara untuk sertifikasi guru itu tidak ada pemotongan, karena itu bersumber dari APBN yang di salurkan kepada guru melalui APBD kita. Sambung Bupati Karimun.
Menurutnya, bahwa memang saat ini Kabupaten Karimun mengalami kesulitan akibat dari pandemi covid-19, terlebih lagi Pemda Karimun harus merefocusing anggaran yang jelas akan berdampak bagi tunjangan penghasilan pegawai, honorer insentif pegawai, kemudian belanja rutin di dinas-dinas dan juga menyentuh tentang kegiatan-kegiatan aspirasi yang diusulkan DPRD secara menyeluruh.
(Humas Pemkab Karimun)
