Keprionline.co.id, Karimun – Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kanwil DJBC Khusus Kepri. Dalam kesempatan tersebut, Amran beserta rombongan meninjau langsung hasil tangkapan beras ilegal oleh penegak hukum yang berada di gudang Kanwil DJBC Khusus Kepri. Senin (19/1/2026)
” Sebelumnya saya ucapkan terimakasih kepada Aparat Penegak Hukum (APH) yang berhasil mengamankan 1000 ton beras asal Tanjung Pinang ilegal. Ini, tidak boleh dibiarkan, para pelaku harus ditindak tegas,” terangnya didampingi Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama beserta tamu undangan lainnya.
Menurut Kementan, kenapa demikian, apabila terus terjadi penyulundupan beras masuk ke Indonesia akan berdampak terhadap 115 petani padi di Indonesia.
Menteri Pertanian RI menegaskan bahwa para penyelundup beras sebagai penghianat bangsa, sudah resmi bahwa Indonesia saat ini telah surplus beras baik itu tingkat nasional atau international,”ungkap Amran .
Ia mengungkapkan bahwa, ada kejanggalan terhadap distribusi beras yang diamankan oleh penegak hukum. Sebab, hasil penangkapan berasal dari wilayah Tanjungpinang yang daerahnya bukan penghasil beras atau tidak memiliki lahan sawah dan akan dikirim ke Pelembang yang justru saat ini surplus beras mencapai 1,1 juta ton.
” Tidak masuk akal , daerah Tanjungpinang tidak punya sawah, kok ada beras bisa dikirim ke daerah surplus. Secara logika, ini bisa kita duga sebagai penyelundupan,” ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya menegaskan secara serius untuk menindak tegas penyelundupan beras dengan melibatkan pihak penyidik Mabes Polri, Satgas Pangan, Polda setempat, serta dibackup oleh TNI.
” Kita usut tuntas. Tidak boleh ada dua atau tiga orang yang mengkhianati petani kita. Di mana keadilan kalau ini dibiarkan,” tuturnya.
Masih kata Amran lagi, penyelundupan beras jangan terjadi lagi kedepan. Sebab, bisa dicontohkan dimana dahulu terjadi praktik penyelundupan hewan yang berdampak muncul kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang pernah melanda Indonesia akibat lemahnya pengawasan impor.
” Akibat masuknya PMK, populasi sapi kita turun dari 17 juta menjadi sekitar 11 juta. Kerugian negara mencapai Rp135 triliun. Ini dampak nyata jika prosedur karantina dan pengawasan dilanggar,” tuturnya.
Untuk itu, komoditi beras, daging dan sejenisnya dalam jumlah besar maupun jumlah kecil apabila tanpa prosedur yang benar akan berbahaya bagi kita semua.
” Sekali lagi, mari kita sama-sama memberantas komoditi pangan. Untuk stok beras di Kepri, kurang kita pasok terus. Jangan sampai stok digudang bulog berkurang, itu tugas kepala bulog disini,” kata Mentan mengakhiri. ( Jantua / JMS).
