KEPRIONLINE.CO.ID,BINTAN-Pemerintah kabupaten (Pemkab) BIntan mengadukan masalah limbah lumpur minyak (sludge oil) yang kerap mencemari pantai-pantai di Pulau Bintan setiap musim angin utara akhir tahun berlangsung.
Limbah lengket berwarna hitam itu diduga berasal dari perairan internasional dan bersumber dari aktivitas tank cleaning, yang sengaja memanfaatkan arus ke wilayah pantai Indonesia.
Bupati Bintan Apri Sujadi, mengatakan masalah ini mendapat atensi langsung dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keaman (Menkopulhukam) RI, Mohammad mahfud MD.
“Beberapa waktu yang lalu kita kirimkan surat terkait maslaah sludge oil dan langsung ditindaklanjuti oleh Kemenpolhukam RI melalui rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait di Hotel Arya Duta Rabu (10/2/2021),” ujar Apri dikutip dari Batamnews–jaringan , Jumat (12/2/2021).
Zona pesisir pantai potensial pariwisata di Bintan selama ini selalu dihantui sludge oil mulai dari Pantai Lagoi, Pantai Sakera, Pantai Pengudang, Pantai Berakit, Pantai Trikora dan Mapur.
Pencemaran laut dan pantai itu berdampak kepada beberapa sektor, khususnya pariwisata. Kemudian sektor budidaya perikanan khususnya budidaya ikan hidup melalui keramba dan kelong juga terimbas.
Rusaknya hutan bakau (mangrove) sebagai destinasi wisata dan daya tarik wisata di Bintan merupakan dampak lain dari krisis ekoligi tersebut.
Apalagi, ekosistem mangrove serta ekosistem didalamnya menjadi zona nelayan mengais rezeki seperti mencari kerang dan kepiting.
“Kita koordinasi secara intens bersama pelaku usaha pariwisata. Mereka keluhkan adanya sludge oil itu dan kelompok atau organisasi nelayan juga meminta kepastian penanganan atau mendapatkan solusi pencegahannya,” jelas Apri.
Kabag Perbatasan, Hasan mengatakan tidak hanya pihaknya yang mengadukan masalah limbah tersebut. Tapi dikesempatan pembahasan itu juga Komandan Kodim 0315/Bintan menyampaikan presentasi dampak dan upaya menanggulangi pencemaran limbah minyak hitam di Kawasan Pariwsata Bintan.
“Perihal pencemaran sludge oil diminta pemerintah pusat segera memberikan solusi atau langkah cepat,” katanya.(Sumber Suara.com)
