Keprionline.co.id, Karimun – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembaharuan MoU Tahun 2026, pada Kamis (15/1/2026) di Gedung Nilam Sari, Kantor Bupati Karimun.
MoU tersebut ditandatangani langsung oleh Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole yang juga sebagai Ketua Satgas MBG Kabupaten Karimun bersama Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Karimun, Anas Fitrawanda.
“Dengan adanya juknis baru dari BGN yang dinilai semakin menyempurnakan program, diharapkan nantinya beban tersebut dibagi rata kepada 27 dapur yang sudah beroperasi dengan kisaran 2.000 hingga 2.500 penerima manfaat per dapur.” jelas orang nomor 2 di kabupaten karimun ini.
Dalam, rakor dan pembaharuan MoU Tahun 2026 ini, dilakukan dengan memonitoring dan mengevaluasi program MBG. Hal ini dilakukan agar dapat mengambil langkah strategis dalam pemerataan penyerapan penerima manfaat di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
” Saat ini sudah 29 dapur yang mendapatkan izin operasional. Dari jumlah tersebut, 22 dapur sudah aktif beroperasi dan 7 lagi masih dalam proses pembangunan dengan total jumlah penerima manfaat mencapai 65.000 orang,” tuturnya.
Ia mengatakan tujuan dari Rakor dan pembaharuan MoU ini adalah pemerataan penyerapan penerima manfaat di SPPG. Selama ini, terdapat ketimpangan distribusi di mana ada dapur yang melayani 3.000 penerima manfaat, bahkan ada yang lebih dari 5.000 orang.
” Untuk menu yang dikeluhkan oleh masyarakat, dikarenakan kendala yang dialami menyangkut bahan baku yang sulit didapatkan karena masih bergantung dari Batam. Namun, pihaknya berkomitmen untuk mencari solusi agar menu yang disajikan tidak monoton,” ucapnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Karimun, Anas Fitrawanda ketika ditanya terkait adanya siswa yang keracunan beberapa bulan yang lalu, ia mengatakan bahwa pihaknya telah meminta agar dapur tersebut direnovasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BGN.
“ Saat ini dapur tersebut belum beroperasi, jika dapur tersebut telah memenuhi standar sesuai dengan yang ditetapkan oleh BGN dan semua unsur sudah terpenuhi, seperti STLS, sertifikat koki dan kelayakan air, maka MBG mengizinkan dapur tersebut untuk beroperasi kembali,” katanya. ( Jantua / JMS).
