Keprioline.co.id, Batam – Ketua Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) DPD II Kota Batam, Haris Armanda, menegaskan akan menggelar aksi besar pada 19 dan 20 Okober 2025 pada momentum satu tahun pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Aksi ini, menurutnya, merupakan bentuk evaluasi kritis terhadap sejumlah program kerja pemerintah yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan.
Haris menyebut, sedikitnya ada tiga isu utama yang akan disuarakan dalam aksi tersebut. Pertama, terkait program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo. Di Batam, pelaksanaannya masih banyak menemui kendala, mulai dari distribusi, kualitas, hingga transparansi.
“Kami mendukung penuh program ini, tapi jangan sampai hanya berhenti di jargon. Rakyat harus benar-benar merasakan manfaatnya,” tegas Haris, Rabu 8 Oktober 2025
Isu kedua menyangkut proyek strategis Rempang Eco-City, GPN menilai, proyek ini sarat persoalan karena berdampak pada lingkungan hidup dan masyarakat lokal. Bahkan, laporan Komnas Perempuan menegaskan adanya dugaan pelanggaran HAM, terutama terhadap perempuan, dalam proses pembangunan proyek tersebut.
“Pemerintah jangan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi melupakan keberlanjutan hidup masyarakat dan hak-hak dasarnya,” ujar Haris.
Sementara isu ketiga berkaitan dengan persoalan tenaga kerja. Haris menyoroti nasib 60 pekerja keamanan PT Mc dermort yang hingga kini belum menerima kompensasi setelah bekerja selama dua tahun.
“Ini bentuk nyata pelanggaran hak asasi manusia. Tidak bisa dibiarkan perusahaan mengabaikan kewajiban terhadap pekerjanya,” tegasnya.
Menurut Haris, tuntutan kepada PT Mc dermort akan menjadi salah satu poin terkuat dalam aksi mendatang. Ia mendesak agar pemerintah daerah maupun pusat turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kalau negara benar-benar hadir untuk rakyat, maka inilah waktunya. Jangan biarkan rakyat kecil selalu dikorbankan,” serunya.
Haris menegaskan, aksi yang akan digelar pada peringatan setahun pemerintahan Prabowo itu bukanlah bentuk perlawanan buta. Sebaliknya, ini adalah partisipasi kritis pemuda dalam mengawal jalannya pemerintahan.
“Kami bukan oposisi, kami pemuda kritis. Kritik kami adalah cermin agar pemerintah mau melihat persoalan riil di masyarakat,” jelasnya.
Untuk itu, GPN memastikan aksi akan berlangsung tertib, damai, dan sesuai konstitusi. “Kami ingin aksi ini bermartabat. Bukan huru-hara, tapi panggung rakyat untuk berbicara. Jangan sampai Batam hanya jadi kota industri tanpa keberpihakan pada manusianya,” tambah Haris.
Terakhir, Haris mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, dan aktivis buruh untuk ikut terlibat dalam gerakan ini.
“Perubahan tidak bisa hanya menunggu pemerintah. Pemuda harus jadi motor, masyarakat jadi penopang, dan pemerintah jadi pengayom,” pungkasnya.
Bagi GPN Batam, momentum setahun pemerintahan Presiden Prabowo bukan sekadar peringatan seremonial, melainkan pengingat bahwa janji politik harus diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berpihak kepada rakyat. ( Jantua ).
