Keprionline.co.id, Batam – Pemerintah Kota Batam yang diwakilkan Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. Mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Minggu ke-4 Mei 2023, yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, pada Senin (29/5/2023).
Turut hadir perwakilan Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, serta beberapa perwakilan Kementerian ataupun lembaga terkait pengendalian inflasi daerah lainnya.
Usai rapat, Jefridin menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Batam terus melakukan berbagai upaya guna menekan inflasi. Diantaranya melalui Tim Monitoring Pengendalian Inflasi Daerah.
“Pada minggu keempat Bulan Mei 2023, atau terhitung dari 22 Mei sampai dengan 26 Mei terdapat kenaikan harga pada satu komoditi yaitu bawang putih, sebesar Rp. 2 Ribu dikarenakan stok dan kenaikan dari daerah asal,” kata Jefridin menyampaikan hasil Monitoring Pengendalian Inflasi Daerah.
Lebih lanjut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam akan lebih intensif untuk melakukan koordinasi, guna mengantisipasi dan mengatasi kenaikan harga barang penyumbang inflasi di Kota Batam.
“Insyallah untuk menekan ini rencananya kita akan mencanangkan gerakan menanam. Dengan pendistribusian bantuan bibit, tanah hitam, pupuk dan pestisida untuk 64 Kelurahan se- Kota Batam,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito menyampaikan evaluasi terkait pengendalian inflasi secara nasional. Dimana kenaikan terjadi disebagian besar wilayah Indonesia pada harga telur dan daging ayam ras.
“Faktor yang mendorong kenaikan ini, karena naiknya permintaan yang didorong makin normalnya aktivitas sosial seperti makin banyaknya masyarakat yang menggelar pesta. Serta naiknya harga pakan ayam petelur dan ayam pedaging, dan belum pulihnya populasi ayam petelur,” ujar Mendagri Tito.
Maka dari itu, pihaknya meminta Pemerintah daerah untuk turut mewaspadai kenaikan harga daging ayam dan telur ayam ras serta bawang merah, disamping kenaikan harga bawang putih.
“Karena dua faktor pendorong tadi, maka perlu adanya intervensi dari pemerintah pusat melalui Badan Pangan, untuk bisa memberikan bantuan, dukungan, dan kerjasama dengan daerah. Kalau perlu memberikan cadangan pangan pusat untuk daerah,” katanya. (Gordon Silalahi)
