KEPRIONLINE CO.ID,NASIONAL- Menteri pendayagunaan Aparatur Negra dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kurnolo mengatakan,hingga saat ini pemerintah belum memutuskan soal kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2021.
“Yang saya ketahui belum ada kenaikan ya ,” katanya kepada Kompas.com,Minggu (7/12/2020) .
Dihubungi secara terpisah ,Pelaksana tugas (Plt) Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur ,Kementerian PANRB Teguh Widjanarko menjelaskan,berdasarkan formulasi gaji serta tunjangan PNS yang di susun sebelum pandemi Covid-19 ,periode 2018-2019,memang ada kenaikan.
Meski telah mengajukan usulan kenaikan gaji PNS ,tetapi semua keputusan menjadi ranah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Sebenarnya hitungan itu sudah kita buat tahun 2018 -2019 ,kemudian kita ajukan ke Kementerian Keuangan.Tetapi Kementerian Keuangan masih belum firm dengan simulasi yang dibuat,” ujar Teguh.
“Masih dibahas terus.Kami tidak bisa menentukan.Masalah keuangan selalu harus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Negara.Apapun yang kita rumuskan tetapi jika tidak teresedia anggaran,tidak dapat kita eksekusi.Jadi pada saat ini kita terus berkoordinasi dengan kementerian terkait ,” sambungnya.
Formulasi yang diusulkan saat itu adalah gaji disertai tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.Gaji ditentukan dengan indeks pada masing-masing tingkatan jabatan,baik jabatan pimpinan tinggi,administrator maupun fungsional.Demikian juga dengan tunjangan kemahalan yang ditentukan dengan indeks.
Sementara tunjangan kinerja ditentukan oleh kinerja yang telah dicapai.Kendati demikian,formulasi gaji PNS masih terus dibahas serta dirancang menyesuaikan anggaran negara.
“Kami sendiri terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan.Dan memang benar menurut simulasi itu ada kenaikan gaji,tetapi semua penghasilan diluar gaji dan tunjangan dilarang diberikan.Dan kami belum berani menargetkan tahun depan harus sudah selesai.Sekali lagi,yang sangat menentukan dalam hal ini adalah Menteri Keuangan sebagai Bendahara Negara ,bukan BKN,” lugas dia .
Badan Kepegawaian Negara (BKN) berupaya mempercepat penyiapan bahan perumusan kebijakan reformasi sistem pangkat dan penghasilan (gaji dan tunjangan) serta fasilitas PNS.Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurut Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama BKN Paryono beberapa waktu lalu,pengaturan tetntang pangkat PNS saling terkait dengan pengaturan gaji,ini sejalan dengan PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang gaji PNS yang telah diubah 18 kali,terakhir dengan PP Nomor 15 Tahun 2019. (Sumber Kompas.Com)
